Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Kamis, 11 Juli 2024 - 21:18 WIB

Finalisasi APBD 2023 Kutai Timur: Anggota DPRD Tekankan Pentingnya Kelancaran Proses

Sayid Anjas - Anggota DPRD Kutai Timur

Sayid Anjas - Anggota DPRD Kutai Timur

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Sayid Anjas, menegaskan bahwa finalisasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 harus berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.

Hal ini disampaikan Sayid Anjas kepada rekan media usai melaksanakan rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di ruang Hearing DPRD Kutim, Bukit Pelangi Sangatta Utara, Rabu (10/06/2024).

“Kami berharap besok itu finalisasi singkrong semuanya. Ada beberapa catatan hutang yang akan kami tanyakan ke Itwil, apakah benar itu sudah diakuisisi,” ujar Sayid Anjas.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian dari Itwil mengenai beberapa catatan hutang.

Baca Juga :  Puluhan SSB Ikuti Pelatihan Pelatih Lisensi D Nasional yang Diagram Pemkab Kukar

“Kita lihat, kan masih katanya nih. Besok mereka akan memperlihatkan surat bahwa memang ini sudah terakui sehingga nanti akan menjadi catatan dan masuk di perubahan,” tambahnya.

Menurutnya, finalisasi APBD sangat penting karena setelah itu akan dilanjutkan dengan rapat paripurna.

“Siangnya kita akan paripurna setelah finalisasi selesai. Karena kalau tidak selesai maka kita tidak akan bisa paripurna,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pembahasan ini.

“Kalau pembahasannya terlambat maka akan ditunda, karena ini adalah angka dokumen negara yang dipertanggungjawabkan. Berapa angka dan silpanya, itu akan dibacakan di dalam paripurna, karena itu acuan dasar untuk perubahan. Kalau ini tidak selesai maka tidak bisa dilanjutkan,” jelasnya.

Baca Juga :  Sistem Parkir di Tangga Arung Square akan Dirombak, Pemkab Kukar Siapkan Skema Cashless dan Revisi Perda

Pihaknya menekankan bahwa kehadiran pemerintah dalam rapat ini sangat diwajibkan.

“Dalam rapat pemerintah harus hadir, kalau tidak hadir maka tidak bisa berjalan dan di paripurnakan,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses ini bersifat normatif dan harus diselesaikan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan daerah.

“Inikan normatif, tahapan yang harus diselesaikan, inikan tahapan yang memang diperdakan. Jadi bukan masalah BPK itu rincian dari dalamnya, jadi tidak ada penundaan pembahasan,” pungkasnya. (adv/dprd/kutim)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Dekan FKIP Unikarta Nilai Wacana Bahasa Perancis Diajarkan di Sekolah Perlu Kajian Akademik

Advertorial

24 Tim Relawan Pemadam Kebakaran Mengikuti Lomba Ketangkasan

Advertorial

Sekda Kukar Membuka Semarak Ramadan, Dirangkai dengan Pembacaan Al- Quran

Advertorial

Raih Sejumlah Prestasi, SMPN 1 Tenggarong Intens Melakukan Pembinaan Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler

Infrastruktur

DPRD Kukar Dorong Reskedul Pembayaran Utang ke Bankaltimtara agar Pembangunan 2026 Tetap Berjalan

Politik

KPU Kubar Sudah Melaksanakan Sejumlah Tahapan Jelang Pemilu 2024

Advertorial

Warga Desa Embalut Dapat Bantuan Rehabilitasi Rumah dan Pembangunan Toilet Individual

Advertorial

Disdikbud Kukar Dorong Generasi Muda Untuk Terus Jaga dan Lestarikan Kebudayaan