KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Pandi Widiarto, menyampaikan pandangan umum Fraksi Demokrat terkait Nota Penjelasan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk tahun anggaran 2025.
Dalam pernyataannya, Pandi menekankan pentingnya penyusunan APBD yang sejalan dengan visi dan misi Bupati.
“Kami meyakini bahwa pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat perlu diterapkan dalam menyusun APBD,” ungkap Pandi.
Hal tersebut di sampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, ruang sidang utama DPRD Kutim, pada Jumat (22/11/2024).
Hadir dan disaksikan oleh ketua DPRD Kutim, Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono dan 23 anggota dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.
Ia menambahkan bahwa fokus pada program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat adalah langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan di tahun anggaran mendatang.
Fraksi Partai Demokrat juga memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah yang optimis akan adanya kenaikan pendapatan daerah pada tahun 2025.
“Kami mengapresiasi estimasi pendapatan daerah sebesar 11,151 triliun, angka yang sangat fantastis untuk sebuah kabupaten,” katanya.
Namun, Pandi juga mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan pendapatan transfer dari pusat.
“Kami menyarankan agar pemerintah kembali lebih giat menggali potensi daerah yang dapat dijadikan pendapatan asli daerah,” tegasnya.
Ia menyoroti sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu juga, pengembangan sektor-sektor tersebut tidak hanya akan meningkatkan pendapatan, tetapi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami percaya bahwa dengan memaksimalkan potensi lokal, kita dapat mencapai kemandirian ekonomi daerah,” tambahnya.
Fraksi Demokrat juga berharap agar pemerintah daerah dapat lebih transparan dalam pengelolaan anggaran.
“Transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi, Fraksi Partai Demokrat siap mendukung setiap langkah pemerintah dalam menyusun APBD yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal proses ini agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (adv/dprd/kutim)
