Home / Advertorial / Pemerintah

Minggu, 24 November 2024 - 13:30 WIB

Fraksi Golkar DPRD Kutim Meminta Pemkab Segera Melakukan Pembahasan dan Persetujuan RAPBD 2025

Hasna - Anggota DPRD Kutai Timur

Hasna - Anggota DPRD Kutai Timur

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Perwakilan Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hasna meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Kutim untuk segera melakukan pembahasan dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2025.

“Fraksi Golongan Karya menyampaikan dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk segera melakukan pembahasan dan persetujuan bersama terhadap R-APBD 2025 sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Hal tersebut di sampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).

Baca Juga :  DPRD Kutim Gelar Hearing Terkait Sengketa Lahan di Sandaran

Hadir dan disaksikan oleh ketua DPRD Kutim, Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono dan 23 anggota dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.

Dalam kesempatan itu juga, ia menyampaikan pembahasan yang cepat dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

“Kami ingin agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa R-APBD 2025 harus mengutamakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kutai Timur.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Sebut Sejumlah Mitra Kerja DPRD Harus Mendapat Perhatian Khusus

“Penting bagi kita untuk mendengarkan suara masyarakat dalam penyusunan anggaran ini, agar semua program yang direncanakan dapat memberikan manfaat yang maksimal,” katanya.

Fraksi Golkar berharap agar catatan dan masukan yang mereka sampaikan dapat menjadi referensi dalam pembahasan Rancangan APBD.

“Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” tuturnya.

Anggota komisi C itu juga mengaku bahwa proses pembahasan anggaran harus transparansi

“Transparansi sangat penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana anggaran mereka dikelola dan digunakan,” pungkasnya. (adv/dprd/kutim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Badan Kesbangpol Kutim Menggelar Bimtek Tingkatkan Kapasitas dan Kemandirian Ormas

Advertorial

Dilantik Menjadi Ketua DPRD Kukar, Junaidi Berkomitmen Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat

Advertorial

DPRD Kaltim Bakal Membahas APBD-P 2023 pada Bulan Juli

Pemerintah

Kabut Asap Kembali Menyelimuti Tenggarong, Bupati Kukar Sebut Kemungkinan Asap Kiriman dari Kubar

Pemerintah

Pemkab Kukar Meluncurkan Aplikasi IDAMAN TERBAIK dan DISAPA IDAMAN V2, Dorong Pelayanan Publik Makin Dekat ke Masyarakat

Advertorial

Meriahkan Peringatan Hardiknas 2025, Disdikbud Kukar Menggelar Rakor Persiapan

Advertorial

Pembangunan Rumah Sakit Muara Badak Progresnya Sudah 80 Persen

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Anggap Pentingnya Pengembangan UMKM