KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Perwakilan Fraksi Nasdem dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kajan Lahang, sampaikan pandangan fraksinya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025. Ia menyoroti total pendapatan dan belanja daerah yang mencapai angka signifikan.
“Setelah mencermati ringkasan mengenai Rancangan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025, Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Kutai Timur memberikan pandangan sebagai berikut,” ungkapnya.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Hadir dan disaksikan oleh ketua DPRD Kutim, Jimmi, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono dan 23 anggota dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.
Di kesempatan itu juga, ia menjelaskan bahwa total Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai Rp 11,151 triliun.
“Angka ini menunjukkan potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah,” jelasnya.
Anggota komisi A itu juga menguraikan rincian Belanja Daerah dalam Rancangan APBD 2025, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, dengan total mencapai Rp 11,136 triliun.
“Belanja daerah ini harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mengenai pembiayaan daerah, Lahang mencatat bahwa terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp 0,- dan pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan sebesar Rp 15 miliar untuk penyertaan modal (investasi) daerah dalam Badan Usaha Milik Daerah.
“Kami berharap investasi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah,” ujarnya.
Pihaknya juga menekankan pentingnya visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur, yaitu
“Pusat Hilirisasi Sumber Daya Alam yang Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan.” “Visi ini harus menjadi pedoman dalam setiap langkah pembangunan yang kita ambil,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dengan mempertimbangkan besaran nominal-nominal tersebut, Fraksi Nasdem berharap akan ada hal-hal positif yang terjadi pada tahun 2025 mendatang.
“Kami optimis bahwa dengan pengelolaan yang baik, kita dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan,” tuturnya.
Fraksi Nasdem berkomitmen untuk terus mengawasi dan memberikan masukan dalam proses penyusunan R-APBD.
“Kami akan berupaya agar anggaran yang disusun dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya. (adv/dprd/kutim)
