KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) beberapa waktu lalu mendapat kunjungan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang.
Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Aprilian Noor melalui Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Joko Sampurno mengungkapkan, kunjungan tersebut dilakukan untuk berdiskusi mengenai bidang pendidikan yang telah dijalankan di Kukar selama ini.
“Ada dua anggota DPRD Kukar kemarin yang kesini, mereka berasal dari Komisi I yang menangani bidang pendidikan,” kata Joko Sampurno.
Kunjungan kerja tersebut dilakukan oleh Adrofdita dari Komisi I dan Raking yang merupakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang. Tujuan kedatangan anggota DPRD Kota Bontang ini untuk menanyakan tentang subsidi Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) untuk satuan pendidikan di Kukar.
“Jadi kita jelaskan bahwa sekolah negeri di Kukar sudah tidak lagi atau tidak diperbolehkan memungut biaya SPP. Karena sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) nasional dan kabupaten,” jelasnya.
Ditambahkan oleh Sub Koordinator Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Disdikbud Kukar, Kusrani. Bahwa sekarang ini tidak ada lagi penarikan SPP di sekolah negeri. Namun untuk sekolah swasta memang masih ada beberapa diantaranya yang memungut iuran SPP tersebut.
“Hanya sekolah swasta saja yang memungut, tapi tidak semua sekolah swasta,” ujarnya.
Namun untuk pungutan SPP di sekolah swasta ini dikembalikan lagi kepada sekolah dan komite sekolah masing-masing. Selain itu, besaran SPP juga merupakan kesepakatan dengan orang tua peserta didik.
“Jadi besarannya berbeda-beda untuk tiap sekolahnya. Tergantung kemampuan dan kesepakatan sekolah masing-masing,” jelasnya.
Selain membahas tentang iuran SPP, ada beberapa pembahasan lainnya yang dilakukan. Diantaranya terkait dengan guru penggerak dan juga tentang Beasiswa Guru Kukar Idaman.
“Fokusnya kepada iuran SPP tadi, mungkin untuk bahan pertimbangan atau referensi mereka juga kedepannya dalam membuat kebijakan diwilayahnya sendiri. Ya, mungkin mereka ingin belajar dari kita (Kukar) yang tidak lagi menarik iuran SPP,” tutupnya. (adv)
