Home / Bisnis / Ekonomi / Finansial / Pemerintah / Politik

Jumat, 20 November 2026 - 18:07 WIB

Anggota DPRD Kukar Dorong Evaluasi RKAB Tambang untuk Cegah Lonjakan PHK

Eko Wulandanu - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

Eko Wulandanu - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Latif/Eksposisi)

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pengurangan produksi batu bara sepanjang 2026 menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Karena, kebijakan tersebut turut berdampak terhadap sektor ketenagakerjaan, terutama meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan.

Anggota DPRD Kukar, Eko Wulandanu, mengatakan persoalan pengangguran tersebut perlu mendapat perhatian bersama antara legislatif dan eksekutif. Terlebih, sektor pertambangan selama ini menjadi salah satu lapangan pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja di Kukar.

Ia mengungkapkan, unsur pimpinan DPRD Kukar telah mewacanakan pembahasan bersama kepala daerah, mulai dari Bupati dan Wakil Bupati hingga Sekretaris Daerah (Sekda). Langkah tersebut sebagai upaya menyampaikan persoalan ketenagakerjaan di Kukar kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

“Kami sudah wacanakan bersama-sama unsur pimpinan untuk berdiskusi dengan kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati, serta Pak Sekda untuk sama-sama ke kementerian menyampaikan persoalan ini. Karena pengangguran ini juga ditopang oleh sektor pertambangan, sehingga trennya semakin bertambah,” ujarnya pada Kamis (19/11/2026).

Baca Juga :  Pemkab Kukar Optimistis Erau Adat Kutai Kembali Masuk KEN 2027

Menurutnya, salah satu langkah yang perlu diperjuangkan yakni melakukan evaluasi terhadap kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang memungkinkan pengurangan aktivitas produksi maupun tenaga kerja dilakukan secara bertahap.

Eko menilai, pengurangan tenaga kerja yang berlangsung secara mendadak membuat masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan alternatif pekerjaan. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin memperbesar angka pengangguran apabila tidak diimbangi dengan langkah antisipasi dari pemerintah.

“Untuk kuota RKAB pertambangan itu bisa dievaluasi lagi, bisa diberikan kebijakan supaya tidak dengan cepat melakukan pengurangan, tetapi secara bertahap. Karena kita semua kaget, masyarakat belum siap, tiba-tiba sudah menganggur,” jelasnya.

Selain mendorong evaluasi kebijakan pertambangan, Eko juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan UMKM sebagai solusi untuk mengatasi pengangguran. Menurutnya, penambahan jumlah pelaku usaha harus diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat agar usaha yang dijalankan dapat bertahan.

Baca Juga :  Peduli Banjir di Kutai Barat, PT GBU Berikan Bantuan Kemanusiaan

Ia menjelaskan, apabila semakin banyak masyarakat membuka usaha sementara daya beli justru menurun, persaingan antarpelaku UMKM akan semakin berat. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi membuat pedagang mengalami kerugian karena jumlah penjual tidak sebanding dengan pembeli.

“Sebenarnya daya beli masyarakat juga menurun, UMKM-nya tidak jalan, akhirnya mereka jual rugi saja. Lebih banyak yang jualan daripada yang membeli,” tegasnya.

Ia mengingatkan, persoalan pengangguran yang tidak ditangani secara tepat dapat berdampak lebih luas terhadap kondisi sosial dan perekonomian masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah antisipatif yang menyentuh persoalan utama, termasuk menjaga kesempatan kerja bagi masyarakat yang terdampak pengurangan produksi pertambangan.

“Jangan sampai itu terjadi, akhirnya nanti kesenjangan sosial terjadi dan inflasi semakin menjadi serta tidak ter-handle dengan baik,” pungkasnya. (ltf/fdl)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Kunjungi Desa Rapak Lambur, Wabup Kukar Bagikan 50 Paket Sembako Bagi Lansia

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Dorong Tindak Lanjut Perda oleh Kepala Daerah

Advertorial

Satpol PP Kukar Tertibkan Pedagang di Badan Jalan Kawasan Pasar Tangga Arung

Advertorial

Bupati Kukar Resmikan Kantor Desa Bukit Raya, Harapkan Semangat dan Pola Kerja Baru

Advertorial

Ratusan Santri Ikuti Gema Idaman, Bupati Kukar Baca Al Quran Diikuti Peserta yang Hadir

Pemerintah

MPP Kukar, Terobosan Edi-Rendi Ciptakan Pelayanan Maksimal Bagi Masyarakat

Advertorial

Sekda Kukar Membuka Survei Akreditasi RSUD AM Parikesit

Bisnis

Evaluasi E-PBM, Langkah Penting Menuju Digitalisasi Bongkar Muat di Kuala Samboja