KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyasar daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Salah satu prioritas pembangunan yang dilakukan yakni infrastruktur sekolah.
Namun, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Rusman Ya’qub mengungkapkan tidak mudah membangun infrastruktur sekolah di daerah-daerah tersebut. Ada banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi.
Menurutnya, bahwa pembangunan sekolah di daerah 3T tidak bisa mengikuti standar normal. Jika standar normal diterapkan, maka pemerintah tidak akan bisa membangun sekolah di sana.
“Kalau memenuhi standar normal, kita harus melihat jumlah siswa. Apakah tercukupi atau tidak untuk dibangun sekolah di situ. Ya tidak akan maju-maju jika begitu, kan,” kata Rusman Ya’qub.
Ia menjelaskan, daerah 3T harus diperlakukan secara khusus, karena pembangunan sekolah di sana harus didasarkan pada kepentingan politik dan nasional. Artinya, ada tujuan yang lebih besar dari sekadar menyediakan fasilitas pendidikan.
“Pembangunan sekolah di daerah 3T benar-benar berdasarkan kebijakan kepentingan. Makanya, kadang bisa saja nanti ada sekolah di situ, dengan siswanya di sana yang lebih kecil, karena memang bukan untuk itu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa ada daerah 3T yang berada di wilayah perbatasan, sehingga hal ini menimbulkan risiko anak-anak Kaltim belajar di negara lain karena tidak ada sekolah di sana. Masalah tersebut harus segera dicegah oleh pemerintah.
“Kalau daerah terluar seperti perbatasan itu kan bisa saja anak-anak kita malah sekolah di negara lain, karena di sana enggak ada sekolah. Jangan sampai begitu, makanya pemerintah harus lebih memperhatikan hal ini. Dan, menjadikan pembangunan sekolah di daerah 3 T sebagai kepentingan nasionalisme kita,” tutupnya. (adv)
