KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengungkap sejumlah pekerjaan yang menjadi perhatian setelah dirinya berpindah dari Komisi X ke Komisi VIII DPR RI.
Perpindahan tersebut membuat Hetifa kini memiliki ruang lingkup tugas yang berbeda, termasuk bermitra dengan Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta sejumlah lembaga pemerintah lainnya.
Menurut Hetifah, salah satu pekerjaan penting di Komisi VIII berkaitan dengan pemanfaatan data untuk memastikan program bantuan sosial dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
“Kementerian Sosial ini juga adalah pengguna data yang paling penting. Karena banyak bantuan-bantuan sosial yang sebetulnya harus lebih tepat sasaran ke depannya,” ujarnya pada Senin (14/9/2026).
Ia menilai ketepatan penyaluran bansos sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan pemerintah. Karena itu, data penerima bantuan perlu terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Selain pembaruan data, Hetifah juga menekankan pentingnya peran berbagai pihak dalam memberikan umpan balik terkait pelaksanaan program sosial pemerintah.
Ia menyebut pendamping sosial, mahasiswa, hingga media dapat berperan dalam menyampaikan kondisi masyarakat di lapangan sehingga pemerintah memiliki bahan evaluasi dalam menjalankan program bantuan.
“Nah nanti bagaimana penggunaan data ini dan juga bagaimana peran dari para petugas seperti pendamping maupun juga teman-teman mahasiswa ataupun juga pihak media bisa menjadi pemberi umpan balik,” jelasnya.
Menurutnya, masukan dari berbagai pihak tersebut diperlukan agar berbagai program sosial yang dijalankan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Hetifah setelah bergabung di Komisi VIII adalah penanganan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur.
Dalam rapat terakhir bersama BNPB, Hetifah mengaku mempertanyakan Kaltim yang tidak masuk dalam daftar wilayah prioritas penanganan karhutla oleh pemerintah pusat.
Ia menduga penentuan prioritas tersebut salah satunya didasarkan pada luasan lahan terdampak. Sementara itu, menurutnya, Kaltim memiliki persoalan lain yang juga perlu menjadi pertimbangan, seperti jumlah titik panas dan kebutuhan penanganan di lapangan.
“Dalam rapat terakhir dengan BNPB saya juga protes karena Kaltim tidak masuk dalam list prioritas mereka untuk penanganan karhutla,” ungkapnya.
Hetifah mengatakan setelah menyampaikan hal tersebut, BNPB akhirnya mengirimkan tim untuk melakukan penanganan di wilayah IKN dan sejumlah kawasan di Kaltim serta daerah sekitarnya.
“Alhamdulillah sekarang tim mereka sudah datang ke baik ke IKN dan sekitarnya maupun juga Kaltim dan wilayah sekitarnya untuk ada penanganan-penanganan yang lebih urgent untuk bisa memadamkan api akibat dari karhutla itu,” katanya.
Selain persoalan sosial dan kebencanaan, Hetifah juga menyebut Komisi VIII tengah membahas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji ke depan.
Saat ini, pihaknya bersama pemerintah masih melakukan pembahasan melalui panitia kerja (panja) untuk menentukan besaran biaya yang dinilai dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
“Kami sedang bernegosiasi dengan panja dari pemerintah untuk memastikan berapa nilai biaya penyelenggaraan ibadah haji ke depan,” pungkasnya. (ltf/fdl)
