KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Maraknya pengibaran bendera Persatuan Dayak Borneo menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mendapat perhatian dari Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI yang juga Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT), Yulianus Henock Sumual.
Yulianus mengatakan bahwa fenomena tersebut tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bentuk keinginan masyarakat Dayak untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurutnya, pengibaran bendera tersebut lebih merupakan bentuk penyampaian keresahan terhadap persoalan ketidakadilan pembangunan yang selama ini dirasakan sejumlah daerah di luar Pulau Jawa, khususnya Kalimantan.
“Ini bukan karena orang Dayak ingin merdeka, tetapi tujuannya adalah menuntut ketidakadilan. Wacananya ke sana,” ujarnya.
Ia menilai, selama 81 tahun Indonesia merdeka, pemerataan pembangunan masih menjadi persoalan.
Menurutnya, pembangunan nasional masih banyak bertumpu di Pulau Jawa, sementara sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan belum merasakan pemerataan pembangunan secara optimal.
Yulianus menyoroti kondisi infrastruktur di Kalimantan, termasuk jalan yang masih mengalami kerusakan. Padahal, kata dia, Kalimantan memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan selama ini terus dieksploitasi.
“Banyak permasalahan, khususnya di Kalimantan, terutama infrastruktur, jalan-jalan yang masih rusak. Sementara kekayaan alam yang luar biasa, berbagai sumber daya alam dikeruk habis-habisan, tetapi kembalinya ke daerah sangat minim,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti berkurangnya anggaran daerah dari tahun ke tahun yang dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia menyebut pengibaran bendera Dayak Borneo sebagai sebuah sinyal agar pemerintah pusat kembali memperkuat semangat desentralisasi dan otonomi daerah.
“Ini sinyal kepada pemerintah pusat supaya proses desentralisasi yang dipercayakan kepada semangat otonomi daerah itu dikembalikan kepada daerah,” tegasnya.
Meski demikian, Yulianus menegaskan bahwa masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Dayak, tidak memiliki keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI apabila pemerintah mampu memberikan keadilan dan pemerataan pembangunan.
“Tidak ada orang Indonesia ingin memisahkan diri dari NKRI, bilamana pemerintah pusat bersikap adil kepada daerah,” katanya.
Sebagai senator asal Kalimantan Timur, Yulianus pun meminta pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengembangkan potensi masing-masing.
Ia menilai pemerataan pembangunan dan keadilan fiskal menjadi bagian penting dalam menjaga kondusivitas serta memperkuat semangat persatuan di tengah masyarakat.
“Saya sebagai senator Republik Indonesia meminta pemerintah pusat harus memberikan ruang kepada daerah untuk membangun semaksimal mungkin,” pungkasnya. (ltf/fdl)
