Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 19 September 2023 - 08:49 WIB

DPRD Mamuju Tengah Kunjungi DPRD Kukar, Sempurnakan Pansus Rancangan Perda Tentang Pajak dan Restribusi

DPRD Kukar dan DPRD Mamuju Tengah saat foto bersama

DPRD Kukar dan DPRD Mamuju Tengah saat foto bersama

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), pada Senin (18/9/2023).

Kedatangan rombongan dari Mamuju Tengah ini disambut oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Wakil Ketua I DPRD Kukar Alif Turiadi dan Sekretaris DPRD Kukar, M Ridha Darmawan beserta jajaran di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar.

Kunjungan yang dilakukan ini dalam rangka penyempurnaan kerja Panitia Khusus (Pansus) rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah di Mamuju Tengah.

Dalam diskusi tersebut, DPRD dan Pemkab Kukar memaparkan sejumlah point dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi. Pendapatan bagi daerah diantara sumber dari Migas hingga perusahaan batu bara.

Baca Juga :  Disperkim Mengajak Dunia Usaha Berkontribusi Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Kemudian, pendapatan pajak salah satunya dari pajak restoran yang berada di dunia usaha. Serta meluncurkan aplikasi  “Si Pajol Betijak” atau Sistem Pajak Online, Bangun Tidur Etam Bisa Bayar Pajak.

“Kebetulan Kukar terpilih menjadi acuan sharing informasi berkaitan dengan masalah pajak dan retribusi,” kata Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.

Sejumlah pertanyaan yang dilontarkan DRPD dan Pemkab Mamuju Tengah tentang kiat-kiat memaksimalkan pajak dijawab oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar.

“Bagaimana kita selama ini mencoba memaksimalkan pendapatan yang ada di Kukar baik itu sektor ekonomi bawah maupun yang berkaitan dengan pajak pajak perusahaan, kendaraan yang ada di Kukar,”jelas.

Sementara itu Ketua DPRD Mamuju Tengah, Arsal Aras mengatakan, Kukar salah satu daerah yang memiliki potensi pendapatan terbesar di Indonesia. Latar belakang ini menjadi referensi untuk melihat seperti apa Perda Pajak dan Retribusi yang dibuat Kukar.

Baca Juga :  Kemendikbudristek dan Disdikbud Kukar Kolaborasi Berikan Pelatihan Bagi Guru

“Peraturan Pemerintah terkait pajak dan retribusi masih proses finalisasi dan kita di deadline itu 5 Januari 2024 harus berlaku,” sebutnya.

Ia mengaku, ada beberapa kesamaan yang dapat diterapkan di Mamuju Tengah dan Kukar. Salah satunya pendapatan di sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini searah dengan Kabupaten Mamuju Tengah yang sedang menggenjot di sektor perkebunan.

“Kukar menjadi referensi, ada beberapa point yang kami catat tadi seperti pajak restoran dan lainnya,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Bupati Kutim Resmi Membuka Kejuaraan Tenis Lapangan

Advertorial

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Sebut Peran Orang Tua Sangat Penting Dalam Memperhatikan Anak

Advertorial

Dinas PU Kukar Benahi Drainase di Sejumlah Desa dan Kelurahan di Tenggarong

Advertorial

Penanaman Pohon di Desa Bendang Raya, Tindaklanjut Gerakan Serentak di Seluruh Indonesia

Pemerintah

Pemkab Kubar Belajar Pemanfaatan Aset Daerah dari Kukar, Agar Mendapat Nilai Tambah PAD

Advertorial

Disdikbud Kukar Apresiasi Festival Tari Gandrung di Kelurahan Maluhu

Advertorial

Bupati Kukar Edi Damansyah Berikan Bantuan Korban Kebakaran di Kecamatan Loa Kulu

Advertorial

Wabup Rendi Solihin Serahkan Bantuan 4 Unit Mesin Diesel dan Perahu kepada Nelayan Muara Badak