KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah harus tetap menjamin keberlangsungan pelayanan publik bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Kukar berupaya mengatur prioritas belanja agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Hal tersebut disampaikan Aulia saat menjadi dosen tamu di Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul), pada Sabtu (10/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Aulia memaparkan sejumlah kebijakan yang ditempuh Pemkab Kukar untuk menghadapi keterbatasan fiskal. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu menentukan skala prioritas dalam pengelolaan anggaran agar pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan.
Menurutnya, salah satu kebijakan yang diterapkan ialah mempertahankan belanja pegawai tanpa pengurangan. Sementara itu, upaya efisiensi diarahkan pada sektor belanja operasional dengan tetap memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
“Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kondisi keterbatasan fiskal hari ini. Jadi, ada beberapa kebijakan yang kita lakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar,” ujarnya.
Selain melakukan efisiensi belanja operasional, Pemkab Kukar juga berupaya mengoptimalkan belanja modal serta belanja barang dan jasa.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran tetap mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Aulia menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada pengurangan pengeluaran. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran agar kebijakan yang diambil tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, Aulia menyoroti pentingnya membangun government branding atau citra pemerintah yang baik melalui penyampaian informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah agar kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat terus terbangun.
Ia menilai, kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong keterlibatan publik pada proses pembangunan. Karena itu, informasi mengenai program pemerintah perlu disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat.
Dalam hal tersebut, Aulia menilai jurnalis dan media massa memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Pemberitaan yang informatif dapat membantu menyampaikan kebijakan serta hasil pelaksanaan program pemerintah kepada publik.
“Apa yang sudah kita lakukan harus tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Untuk menyampaikan itu, teman-teman jurnalis melalui media-media bisa melakukan hal tersebut dengan baik,” ungkapnya.
Menurut Aulia, upaya membangun kepercayaan publik perlu berjalan beriringan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat diharapkan dapat memahami langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah dalam mengelola anggaran di tengah keterbatasan fiskal.
Ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan anggaran harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Efisiensi perlu dilakukan secara terukur agar tidak menghambat pelayanan publik maupun mengurangi manfaat program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
“Kalau menurut hemat kami, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar hari ini dalam rangka efisiensi, kita berupaya agar pelayanan publik ini tidak terganggu dan masyarakat benar-benar merasakan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” tutupnya. (ltf/fdl/adv)
