KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri memastikan proses pengisian jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt) segera rampung.
Pemerintah Kabupaten Kukar saat ini hanya menunggu verifikasi teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum melaksanakan pelantikan pejabat definitif.
Pernyataan tersebut disampaikan Aulia Rahman Basri saat dimintai tanggapan terkait sorotan DPRD Kukar yang meminta pemerintah daerah segera mengakhiri jabatan Plt di sejumlah OPD agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.
Menurut Aulia, keterlambatan pengisian jabatan definitif bukan tanpa alasan. Pemkab Kukar harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi, termasuk menyelesaikan penerapan sistem manajemen talenta sebagai dasar pengisian jabatan.
“Sekarang sedang berproses. Kenapa kemarin agak lama banyak Plt, karena kita memfinalkan terkait manajemen talenta. Sekarang seluruh proses ini kita lakukan dengan manajemen talenta, tahapan-tahapannya sudah kita lakukan,” ujarnya pada Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan, setelah seluruh tahapan internal selesai, pemerintah daerah telah mengajukan proses tersebut kepada BKN untuk mendapatkan verifikasi teknis atau vertek sebagai syarat sebelum pelantikan dapat dilaksanakan.
“Sekarang kita sudah meminta verifikasi dengan BKN. Nanti ketika vertek dari BKN sudah keluar, segera kita lantik. Semua sedang berproses,” katanya.
Aulia menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru dalam mengisi jabatan strategis apabila seluruh persyaratan administrasi belum dinyatakan lengkap.
Menurutnya, proses yang sesuai aturan akan memberikan kepastian hukum sekaligus menghasilkan penempatan pejabat yang lebih tepat.
Ia juga mengisyaratkan pelantikan kepala OPD definitif tidak akan memakan waktu lama. Bahkan, jika seluruh proses verifikasi dari BKN selesai sesuai jadwal, pelantikan dapat dilaksanakandalam waktu dekat.
“Tidak lama lagi, bisa jadi minggu depan sudah ada pelantikan,” ungkapnya.
DPRD Kukar menyoroti masih adanya sejumlah OPD yang dipimpin oleh pelaksana tugas. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diselesaikan agar para pimpinan perangkat daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Dengan segera dilantiknya pejabat definitif, Pemkab Kukar berharap kinerja organisasi perangkat daerah semakin optimal, sekaligus memperkuat percepatan realisasi berbagai program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Ketika vertek dari BKN sudah keluar, segera kita lantik. Semua sedang berproses,” pungkasnya. (ltf/fdl)
