KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menanggapi kebijakan pemerintah pusat terkait subsidi energi, termasuk BBM dan listrik. Ia mengatakan, pemerintah daerah akan lebih berfokus menjaga dampak lanjutan kebijakan tersebut terhadap kondisi ekonomi masyarakat di daerah.
Aulia menegaskan, kebijakan mengenai subsidi energi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah memiliki peran untuk mengantisipasi dampak yang mungkin muncul di tingkat daerah.
“Pertama, kewenangan itu memang berada di wilayah pemerintah pusat. Tentunya kalau kita di daerah itu menjaga, masih menjaga proses ikutan dari proses pemangkasan ini,” ujarnya pada Rabu (30/9/2026).
Menurutnya, salah satu hal yang perlu dijaga adalah stabilitas harga agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan. Kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok dinilai dapat berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Karena itu, Pemkab Kukar akan berupaya menjaga kemampuan dan daya beli masyarakat agar kebutuhan pokok tetap dapat terpenuhi dengan baik.
“Kami juga menjaga terkait dengan kemampuan atau daya beli dari masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan pokok dari masyarakat itu bisa terpenuhi dengan baik,” jelasnya.
Selain menjaga stabilitas harga dan daya beli, Aulia mengatakan pemerintah daerah juga memperhatikan tingkat pendapatan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan upaya menjaga agar perubahan kebijakan di tingkat pusat tidak berdampak terhadap tingkat kemiskinan di Kukar.
“Yang paling penting adalah kami menjaga bagaimana pendapatan dari masyarakat itu sendiri, sehingga kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat itu tidak memengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di daerah, utamanya di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ungkapnya.
Aulia juga berharap setiap perubahan atau pengurangan pembiayaan di sektor tertentu di tingkat pusat tetap diikuti dengan penyaluran anggaran ke sektor-sektor lain yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, sektor produktif dapat menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga perputaran ekonomi dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Artinya kita berharap kalau kebijakan pusat ini kan pasti ada check and balances. Ketika di sini dikurangi, nanti pembiayaannya akan disalurkan ke tempat mana lagi,” katanya.
Ia berharap pembiayaan tersebut dapat diarahkan ke sektor-sektor produktif sehingga mampu memberikan dukungan terhadap perekonomian masyarakat.
“Kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga ini bisa menjadi daya dorong atau daya dukung tersendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
