KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Keterbatasan anggaran yang dialami Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara tak hanya menjadi catatan teknis, tetapi mulai memicu dorongan strategi pembiayaan alternatif dari DPRD. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV, isu kekurangan sekitar 30 persen anggaran justru diarahkan menjadi momentum mencari pola pendanaan yang lebih fleksibel.
Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, mengungkapkan bahwa secara teknis, kesiapan atlet sejauh ini tidak menjadi kendala utama. Fokus persoalan justru terletak pada aspek pembiayaan yang belum sepenuhnya terpenuhi.
“Persiapan atlet secara fisik sudah siap. Tinggal yang menjadi persoalan kita adalah kekurangan anggaran,” ujarnya.
Ia merinci, dari total kebutuhan anggaran yang diajukan, baru sekitar 70 persen yang dapat dipenuhi. Sisanya, yakni 30 persen, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan melalui pembahasan lanjutan bersama legislatif dan pemerintah daerah.
“Kalau dilihat dari persentase, kita sudah tercukupi sekitar 70 persen. Tinggal 30 persen yang harus kita pikirkan bersama,” katanya.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada sejumlah agenda olahraga penting tahun 2026, seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kabupaten Paser, Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov), hingga event nasional seperti Peparnas dan Personas.
Menurutnya, hingga saat ini pembiayaan untuk tiga agenda besar tersebut belum tersedia dalam pos anggaran yang ada. Padahal, seluruh kegiatan dijadwalkan berlangsung pada pertengahan hingga akhir tahun.
“Ini tiga kegiatan yang sampai saat ini pembiayaannya memang belum ada,” ungkapnya.
Terkait usulan membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta, termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar, menjadi langkah yang dinilai realistis, mengingat potensi dukungan corporate social responsibility (CSR) dari sektor swasta yang selama ini belum dimaksimalkan untuk pembinaan olahraga dan kepemudaan.
Dispora pun mengakui bahwa opsi tersebut sedang dipertimbangkan sebagai solusi jangka pendek. Selain itu, koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga terus dilakukan untuk mencari ruang fiskal tambahan.
“Nanti solusinya mungkin melibatkan pihak swasta atau perusahaan yang bisa mendukung keikutsertaan atlet,” katanya.
Kondisi ini harus menjadi evaluasi menyeluruh dalam perencanaan anggaran ke depan, agar sektor kepemudaan dan olahraga tidak selalu berada dalam posisi yang rentan terhadap pemangkasan.
Meski dihadapkan pada keterbatasan, Dispora memastikan bahwa keikutsertaan Kukar dalam ajang Porprov tetap menjadi prioritas utama. Atlet diminta tetap fokus menjalani persiapan tanpa terbebani persoalan anggaran.
“Prinsipnya Kutai Kartanegara tetap ikut. Kita hanya menunggu petunjuk teknis,” pungkasnya. (ltf/fdl)
