Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Rabu, 12 Juni 2024 - 14:29 WIB

DPRD Kutim Gelar Hearing Terkait Sengketa Lahan di Sandaran

Agusriansyah Ridwan - Anggota DPRD Kutai Timur

Agusriansyah Ridwan - Anggota DPRD Kutai Timur

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Agusriansyah Ridwan, memberikan tanggapan terkait sengketa lahan antara Kelompok Tani (Poktan) Bina Warga Desa Pengadan, Kecamatan Sandaran, dengan PT. Indexim Coalindo dan PT. SBA. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar untuk menindaklanjuti surat dari Poktan Bina Warga. Ruang Hearing DPRD Kutim, pada Senin (10/06/2024).

Hearing tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan, dan dihadiri oleh anggota dewan lainnya seperti Hepnie Armansyah, Agusriansya Ridwan, dan Faizal Rachman. Turut hadir pula perwakilan dari Poktan Bina Warga, PT. Indexim Coalindo, dinas PUPR, PMPTSP, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga :  Bupati Kukar Ingin Peran KWT Optimal Membantu Penguatan Pangan

Dalam kesempatan tersebut, Agusriansya Ridwan menekankan pentingnya perlindungan sosiologis dan filosofis dalam konstitusi.

“Di dalam konstitusi, misalnya Pasal 33, memang negara itu boleh mengeluarkan izin kepada korporasi manapun untuk mengelola sumber daya alam ini,” ungkapnya.

“Tetapi poinnya jelas, kalau dalam Pasal 33 ayat 3, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memang dikuasai oleh negara,” lanjutnya.

Anggota Komisi D itu menegaskan, bahwa penguasaan tersebut harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Baca Juga :  SDN 019 Tenggarong Terapkan Kurikulum Merdeka Belajar Bagi Siswa

“Artinya, jika ada eksploitasi yang menyebabkan masalah bagi rakyat, hal itu harus segera diminimalisir atau diselesaikan tanpa berdebat panjang dalam persoalan yuridis,” tegasnya.

Selain itu, Agusriansya juga menyoroti pentingnya solusi yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus ingat, tujuan utama pengelolaan sumber daya alam adalah untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

“Jadi, jika ada konflik seperti ini, kita harus mencari solusi yang mengedepankan kepentingan rakyat,” tutupnya. (adv/dprd/kutim/090)

Share :

Baca Juga

Advertorial

BK DPRD Kaltim Melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Bali, Sharing Terkait BK Award

Advertorial

Wabup Rendi Solihin Serahkan Bantuan Peralatan dan BLT Bagi Nelayan di Muara Jawa

Advertorial

Fraksi Nasdem DPRD Apresiasi Capaian Keuangan Kutim Tahun 2023

Advertorial

Bupati Edi Damansyah Menghadiri Wisuda Purna Study Pondok Pesantren Nurul Islam di Desa Manunggal Jaya

Advertorial

Wabup Rendi Solihin Salat Ied di Masjid Al Abrar Kecamatan Muara Jawa

Advertorial

Pemkab Kukar Menggelar Seleksi Paduan Suara Gita Bahana dan Kumala Nusantara

Advertorial

Sekda Kukar Melepas Kirab GSCL Latsitarda Nusantara 2024

Advertorial

Bupati Edi Damansyah Apresiasi Sejumlah Kegiatan Positif Isi Peringatan Hari Buruh Internasional di Kukar