Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Jumat, 8 November 2024 - 12:38 WIB

DPRD Kutim Sedang Melakukan Pembahasan Raperda Terkait Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Yan - Anggota DPRD Kutai Timur

Yan - Anggota DPRD Kutai Timur

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah melakukan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Raperda tersebut merupakan usulan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai langkah pembaruan dari Perda Nomor 3 Tahun 2007.

Anggota DPRD, Yan, mengungkapkan bahwa Raperda ini mencakup 15 pasal dan 97 poin yang mengatur berbagai aspek penting terkait ketertiban.

“Raperda ini diharapkan mampu memperkuat ketertiban umum dan menertibkan berbagai aspek yang belum diakomodasi di Perda sebelumnya,” jelas Yan saat ditemui awak media belum lama ini.

Pembahasan Raperda ini tidak hanya terbatas pada aspek ketertiban umum, tetapi juga mencakup isu-isu seperti ketertiban lalu lintas, penanganan hewan peliharaan, pengawasan bangunan, dan pengelolaan sampah.

Baca Juga :  Reses ke Kelurahan Melayu, Wakil Ketua DPRD Kukar Dorong Pemerintah Petakan Titik Rawan Kebakaran di Tenggarong

Menurut Yan, ada beberapa pasal yang belum diatur dalam Perda sebelumnya yang kini dianggap krusial untuk dimasukkan dalam Raperda baru ini.

Lebih lanjut, Yan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses sosialisasi Raperda.

“Kami ingin Raperda ini memberikan ketentraman bagi masyarakat, oleh karena itu masukan publik sangat penting,” katanya.

Dengan melibatkan suara dari berbagai kecamatan di Kutai Timur, diharapkan aturan yang dirancang dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Dalam penyusunan Raperda, DPRD juga melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian dan Dinas Perdagangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan aturan.

Baca Juga :  Pemkab Kukar Siapkan Insentif Rp25 Juta per Majelis Taklim, Program Ditargetkan Terealisasi 2027

“Misalnya, dalam pasal yang terkait ketertiban lalu lintas, Satpol PP dan kepolisian akan berbagi tugas agar jelas mana yang menjadi kewenangan masing-masing,” ungkapnya.

Yan juga mengingatkan bahwa keberhasilan penerapan Raperda ini sangat bergantung pada dukungan dan kerjasama dari semua pihak.

“Kami berharap semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib,” tuturnya.

Sebagai langkah awal, DPRD berencana mengadakan forum diskusi dengan masyarakat untuk mengumpulkan masukan dan saran terkait Raperda ini.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap suara didengar dan diakomodasi dalam Raperda yang kami susun,” pungkasnya. (adv/dprd/kutim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Warga Kecamatan Kota Bangun Sangat Terbantu dengan Hadirnya Layanan Digital Aplikasi Pantau BPKB

Advertorial

Ketua DPRD Menghadiri Kunjungan Kerja Menteri PPPA RI ke Kaltim

Advertorial

Anggota DPRD Sebut Tak Semua Wilayah di Kaltim Relevan dengan Sistem Zonasi PPDB

Advertorial

Kepala Disdikbud Sebut Kabupaten Kukar Bakal Jadi Tuan Rumah Festival Keraton Nusantara

Advertorial

Bupati Melantik Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Kukar

Advertorial

Pemkab Kukar Jajaki Sejumlah Opsi Perjuangkan Dana Kurang Salur dari Pemerintah Pusat Rp2,2 Triliun

Advertorial

Disdikbud Kukar Menggelar Sosialisasi Uji Kompetensi Bagi Pengawas dan Guru SD Sebagai Syarat Kenaikan Jenjang Jabatan

Pemerintah

Komisi IV DPRD Kukar Gelar RDP, Terkait Sarana Pra Sarana Sekolah di Samboja