KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan pembayaran utang kepada pihak ketiga dapat segera direalisasikan setelah proses pinjaman daerah dengan Bank Kaltimtara rampung.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Forum Kontraktor, di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, pada Kamis (12/3/2026).
Pertemuan tersebut digelar untuk membahas kejelasan pembayaran pekerjaan para kontraktor yang hingga kini masih tertunda.
Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian besar pekerjaan yang ditagihkan sebenarnya telah selesai dikerjakan, sementara para kontraktor juga menghadapi tekanan untuk membayar pekerja mereka menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan strategi pembayaran utang tersebut melalui pinjaman dana dari Bank Kaltimtara sebesar Rp820 miliar. Nilai itu merujuk pada hasil audit utang pemerintah daerah tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat.
“Mengingat saat ini sudah mendekati Lebaran, mereka juga mendapat tekanan dari para pegawai mereka, termasuk tukang dan pekerja lainnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pencairan dana tersebut masih menunggu tahapan administrasi dari pihak perbankan, khususnya pelaksanaan akad kredit. Setelah akad kredit dilakukan, barulah dana dari Bank Kaltimtara dapat dicairkan dan masuk ke kas daerah.
Pemkab Kukar menargetkan proses tersebut bisa segera rampung. Jika akad kredit dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, maka dana diharapkan dapat dicairkan dan segera dibayarkan kepada para rekanan.
“Perhitungan kami, jika besok akad kredit bisa dilakukan, maka pada sore hari atau paling lambat Senin pagi dana dari Bank Kaltimtara sudah bisa dicairkan,” katanya.
Sementara itu, perwakilan kontraktor, Novi Pratidina, menyampaikan bahwa para kontraktor menyambut baik langkah pemerintah daerah yang berupaya mempercepat proses pembayaran tersebut.
“Tadi Pak Bupati juga sudah menyampaikan bahwa kalau tidak ada halangan, kemungkinan pada hari Senin sudah bisa mulai dilakukan eksekusi pembayaran,” ujarnya.
Menurut Novi, nilai pembayaran yang akan direalisasikan diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar. Namun untuk angka pastinya masih menunggu data resmi dari pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa pekerjaan yang ditagihkan oleh para kontraktor pada umumnya telah selesai dikerjakan sepenuhnya, meskipun ada beberapa proyek yang sebelumnya telah menerima uang muka sehingga sisa pembayaran yang belum diterima berbeda-beda.
“Rata-rata pekerjaan yang ditagihkan itu sebenarnya sudah selesai 100 persen, tetapi pembayarannya memang belum dilakukan sama sekali,” pungkasnya. (ltf/fdl)
