KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Perwakilan Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), memberikan apresiasi kepada pemerintah atas penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Namun, ia juga menekankan agar penyampaian yang lebih awal untuk memfasilitasi pembahasan yang lebih optimal.
“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam penyampaian Rancangan APBD TA 2025 yang telah terlaksana,” ungkapnya.
Hal tersebut di sampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, ruang sidang utama DPRD Kutim, pada Jumat (22/11/2024).
Hadir dan disaksikan oleh ketua DPRD Kutim, Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono dan 23 anggota dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.
Selain itu, Hasna juga mengingatkan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada ketentuan yang harus dipatuhi.
“Rancangan Perda tentang APBD harus disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir,” jelasnya.
Dirinya menyampaikan, bahwa ketentuan ini bertujuan untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
“Maka dari itu, Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah (TAPD) agar waktu penyampaian Rancangan APBD berikutnya dilaksanakan lebih awal,” tegasnya.
Dengan penyampaian yang lebih awal, Hasna percaya bahwa pembahasan anggaran dapat dilakukan dengan lebih optimal dan komprehensif.
“Kami ingin memastikan bahwa Badan Anggaran DPRD dan TAPD dapat bekerja sama dengan baik dalam merumuskan anggaran yang tepat untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Anggota komisi C itu berharap agar catatan dan masukan yang mereka sampaikan dapat menjadi referensi dalam pembahasan Rancangan APBD.
“Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” harapnya.
Pihaknya menambahkan bahwa kolaborasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.
“Kami ingin agar setiap langkah yang diambil dalam penyusunan anggaran dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tuturnya.
Dengan semangat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Fraksi Golkar berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam merumuskan anggaran yang transparan dan akuntabel.
“Kami yakin, dengan kerja sama yang baik, kita dapat menciptakan anggaran yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya. (adv/dprd/kutim)
