KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan hingga ke tingkat desa.
Melalui rapat koordinasi bertema Optimalisasi Penyelamatan Pangan yang digelar Selasa (11/11/2025), Pemkab Kukar mulai memetakan kondisi desa-desa rentan pangan sekaligus menyiapkan langkah intervensi yang tepat sasaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa upaya ini merupakan bentuk kolaborasi antara berbagai pihak dalam mengelola sumber pangan secara lebih bijak.
Ia menilai, dua hal utama perlu mendapat perhatian, menjaga ketahanan pangan di desa dan mencegah pemborosan pangan dari sektor konsumsi masyarakat perkotaan.
“Hari ini kita mencoba mengkolaborasikan program ketahanan pangan dari sisi yang menurut saya perlu perhatian pertama terhadap ketahanan pangan di satu sisi untuk desa-desa, dan yang kedua untuk kelebihan pangan yang mungkin bisa disebabkan karena pola pangan yang kurang baik yang terjadi di rumah makan atau juga di hotel-hotel,” ujar Sunggono.
Menurutnya, banyak potensi pangan berlebih yang belum dimanfaatkan optimal. Melalui sinergi lintas sektor, Pemkab Kukar mendorong agar kelebihan pangan dari rumah makan maupun hotel dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Rumah makan kalau berlebih bisa didistribusikan ke panti asuhan, begitu juga untuk yang ada di hotel. Ini menurut saya tanggapan yang baik, dan kita akan lihat perkembangannya beberapa waktu ke depan untuk kemudian dievaluasi,” jelasnya.
Selain menyelamatkan pangan yang berlebih, Sunggono menuturkan pemerintah juga berfokus pada edukasi bagi desa-desa yang tergolong rentan pangan.
Edukasi ini penting agar pemerintah desa dapat memahami kondisi, penyebab, serta solusi untuk mengurangi risiko rawan pangan di wilayahnya.
“Yang juga tadi kita coba lakukan adalah memberikan edukasi kepada kepala-kepala desa yang termasuk dalam desa rentan bahan pangan. Kalau tidak kita bantu intervensi, mereka bisa menjadi desa yang rawan pangan,” ungkapnya.
Intervensi yang dilakukan Pemkab Kukar disesuaikan dengan hasil pemetaan di lapangan. Beberapa faktor penyebab kerentanan pangan antara lain ketersediaan tenaga kesehatan, akses distribusi, serta ketersediaan infrastruktur pendukung di wilayah tertentu.
“Bentuk intervensinya di antaranya pertama dengan edukasi dulu, jangan sampai ada kesan represif. Kedua, kita pastikan apa penyebab desa itu rentan pangan. Kalau disebabkan karena tidak ada tenaga kesehatan, kita penuhi. Kalau karena distribusi ke tempat itu kurang baik, kita perbaiki jalannya atau transportasinya,” jelasnya.
Hasil identifikasi awal, terdapat 17 desa di Kukar yang masuk dalam kategori rentan rawan pangan. Namun, kondisi ini bukan berarti wilayah tersebut tidak memiliki sumber pangan, melainkan memiliki indikator tertentu yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Kalau yang di Kukar itu yang saya tahu ada delapan desa di antaranya tenaga kesehatannya yang tidak ada. Jadi itu termasuk indikator rentan rawan pangan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, upaya penyelamatan pangan dan penguatan ketahanan desa akan terus dievaluasi secara berkala agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita tunggu seperti apa perkembangannya beberapa waktu ke depan, dan kita akan evaluasi,” pungkasnya. (adv/prokom/kukar)
