KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyoroti soal lemahnya pengawasan proyek pembangunan di Kaltim. Menurutnya, kelengahan dalam kontrol terhadap berbagai program fisik, baik yang bersumber dari anggaran negara maupun swasta, dapat berbuntut panjang, seperti kerusakan ekosistem hingga penderitaan masyarakat.
“Kalau pengawasan lemah, maka yang rusak duluan adalah lingkungan, lalu menyusul rakyat yang jadi korban,” ujar Hasanuddin, Mas’ud.
ia menilai isu pengawasan kerap kali dianggap sekadar pelengkap prosedural, padahal fungsinya sangat mendasar dalam memastikan keberlanjutan pembangunan.
Ia menyinggung sejumlah kasus yang belakangan muncul di Kaltim sebagai bukti bahwa sistem pengendalian proyek masih jauh dari ideal.
“Mulai dari alih fungsi lahan, pencemaran sungai, sampai jalan rusak akibat kendaraan proyek yang tak terkendali, semuanya mengindikasikan kelalaian,” tegasnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah dan instansi teknis untuk segera mengevaluasi mekanisme kontrol yang ada.
Menurutnya, proyek pembangunan tidak boleh dibiarkan melenggang tanpa pengawasan ketat, terlebih jika menyangkut sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat.
“Koordinasi antarlembaga harus diperkuat. Jangan sampai ada celah hukum atau birokrasi yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang abai tanggung jawab,” katanya.
ia juga menekankan bahwa tugas pengawasan tidak bisa dibebankan pada satu institusi saja. Sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan masyarakat, menjadi penting untuk menutup ruang praktik nakal yang merugikan kepentingan publik.
“Kalau kita lalai sekarang, maka masa depan Kaltim yang akan membayar mahal. Jangan biarkan rakyat menanggung akibat dari kelalaian sistem,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)
