KUTAI TIMUR, eksposisi.com –Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni menyoroti proyek-proyek yang sudah berjalan tanpa adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Joni di kantor DPRD Kutim, usai mengikuti pengarahan dari KPK, yang juga diikuti seluruh Anggota DPRD Kutim di ruang Panel, pada Rabu (15/11/2023).
Joni menjelaskan bahwa pengawasan sudah berjalan. Namun, terkendala dengan HPS, yang belum ada penyampaian dari pemerintah.
“Pengawasan kegiatan sudah berjalan, namun progres di lapangan terkendala karena HPS belum disampaikan oleh pemerintah,” ungkap Joni.
Menurutnya, pemerintah sudah memberikan informasi agar segala hal dapat terselesaikan, termasuk dalam proses HPS.
Ia mengungkapkan HPS nya sudah ada, dan kemungkinan minggu ini akan di upload serta dinilai oleh Kemendagri.
“Semoga pemerintah segera meng upload HPS itu,” pungkasnya. (adv)
