KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni mengungkapkan bahwa anggota Panitia Kusus (Pansus) Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akan melakukan peninjauan terhadap proyek multiyears. Hal tersebut disampaikan saat ditemui media belum lama ini.
“Sebenarnya proyek multiyers terus berjalan, sehingga pemerintah memiliki utang yang dicicil setiap tahun. Jika proyek tersebut tidak terserap sepenuhnya, akan mengakibatkan adanya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Oleh karena itu, Pansus LKPJ turun ke lapangan untuk memeriksa semua proyek multiyers,” jelas Joni.
Lebih lanjut, hal itu dilakukan agar bisa mengetahui apakah proyek tersebut layak mendapatkan anggaran perubahan 2024.
“Pertanyaannya adalah apakah proyek-proyek ini layak untuk menerima alokasi anggaran pada tahun 2024 atau tidak. Pembayarannya dilakukan setiap kali ada perubahan, sehingga evaluasi diperlukan untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan proyek.” lanjutnya.
Ia berharap tinjauan yang dilakukan anggota pansus dapat memberikan gambaran kemajuan proyek dan memastikan anggaran dialokasikan dengan bijak.
“Saya berharap peninjauan yang dilakukan oleh anggota Pansus LKPJ dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kemajuan proyek-proyek ini. Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak positif bagi pembangunan daerah,” harapnya.
Pihaknya mengaku membutuhkan adanya keterlibatan masyarakat dalam memantau proyek-proyek yang sedang berlangsung.
“Keterlibatan masyarakat dalam proses peninjauan ini juga sangat penting. Kami mengundang partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan lokal untuk memberikan masukan dan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek-proyek ini,” tuturnya.
Dirinya juga menegaskan akan terus memastikan dan memantau dan menjaga transparansi pengelolaan anggaran proyek tersebut.
“Kami akan terus mengawal dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah,” tegas Joni.
“Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran demi kepentingan bersama,” tutupnya. (adv/dprd/kutim)
