KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri melantik 124 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Pemkab Kukar. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, pada Jumat (06/02/2026).
Aulia Rahman Basri mengungkapkan bahwa rotasi ini sebagai bagian dari upaya penyegaran dan penguatan struktur organisasi perangkat daerah (OPD). Pelantikan ini mencakup sejumlah pejabat strategis untuk mendukung efektivitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi.
Menurutnya bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi pemerintahan. Karena, peremajaan aparatur melalui rotasi diperlukan agar organisasi tetap dinamis dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.
“Rotasi dan mutasi ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat baru dan meningkatkan energi kerja. Jika seseorang terlalu lama berada di satu posisi, dikhawatirkan akan muncul zona nyaman yang berdampak pada penurunan semangat dan kinerja,” ujarnya.
Ia berharap, dengan susunan pejabat yang baru dilantik, implementasi visi besar Kukar Idaman Terbaik untuk periode 2025–2030 dapat berjalan lebih optimal.
Ia menekankan pentingnya peran pejabat dalam menerjemahkan visi dan program daerah ke dalam kebijakan serta pelayanan yang nyata bagi masyarakat.
Terkait masih adanya sejumlah OPD yang belum terisi secara definitif, Aulia Rahman Basri menjelaskan bahwa pengisiannya akan dilakukan melalui mekanisme seleksi.
Dalam waktu dekat, Pemkab Kukar akan membentuk panitia seleksi untuk mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong.
“Meskipun manajemen talenta sudah mulai kita terapkan, namun belum sepenuhnya utuh. Oleh karena itu, seleksi terbuka tetap harus dilaksanakan untuk OPD yang masih kosong, dan kami targetkan prosesnya tidak lebih dari satu bulan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya menjadikan data sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
Ia mencontohkan, dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah harus memiliki data desil 1, 2, dan 3 agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
“Kami akui, penguatan data masih menjadi kelemahan kita. Padahal kinerja pemerintah diukur berdasarkan data statistik seperti angka kemiskinan, stunting, rumah layak huni, dan indikator lainnya,” pungkasnya. (ltf/fdl)
