KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab0 Kutai Kartanegara (Kukar) merespons aksi damai yang dilakukan aliansi tiga organisasi masyarakat (Ormas) dengan komitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Tangga Arung Square.
Asisten I Setkab Kukar, Ahmad Taufik Hidayat, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh para peserta aksi. Menurutnya, kritik tersebut menjadi masukan penting bagi perbaikan kebijakan ke depan.
“Kami mengapresiasi apa yang disampaikan kawan-kawan ormas. Ini menjadi hal positif bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang dirasa belum optimal,” ujarnya.
Ia manyampaikan, mewakili Bupati dan Wakil Bupati Kukar, pihaknya menindaklanjuti persoalan tersebut, khususnya terkait pengelolaan pasar yang dinilai masih perlu pembenahan.
“Hal ini akan kami evaluasi, termasuk kebijakan-kebijakan yang perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Taufik juga menyinggung kemungkinan evaluasi terhadap jajaran terkait, termasuk kepala dinas, sebagai bagian dari proses perbaikan tata kelola.
“Semua akan dievaluasi oleh Pak Bupati, apakah ada kebijakan yang perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, evaluasi juga akan menyasar pengelolaan parkir yang menjadi salah satu sorotan dalam aksi. Menurutnya, sektor tersebut berkaitan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pengelolaan parkir juga akan dievaluasi karena berkaitan dengan PAD. Kalau tidak tertib, tentu berdampak pada capaian pendapatan daerah,” ungkapnya.
Terkait adanya dugaan transaksi menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan, pemerintah daerah akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya.
Proses evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi di lapangan dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, secara umum kondisi Tangga Arung Square sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaannya.
Pemerintah daerah berharap evaluasi ini dapat menghasilkan sistem pengelolaan yang lebih baik, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal.
“Ini menjadi momentum untuk perbaikan ke depan agar pengelolaan semakin baik dan memberikan manfaat yang lebih luas,” pungkasnya. (ltf/fdl)
