KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) membuka peluang seluas-luasnya bagi pihak ketiga untuk berinvestasi dalam pengelolaan aset-aset produktif milik daerah.
Kebijakan tersebut ditempuh sebagai upaya mengoptimalkan potensi aset pemerintah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah mendorong keterlibatan investor dalam pengembangan berbagai sektor ekonomi. Menurutnya, kerja sama dengan pihak ketiga akan membuat pengelolaan aset menjadi lebih profesional dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah.
“Kita membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk pihak ketiga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor-sektor perekonomian. Harapan kita ketika lembaga yang lebih profesional mengelola ini, hasilnya tentu akan lebih optimal,” ujar Aulia Rahman Basri, pada Senin (29/06/2026).
Ia menjelaskan, skema kerja sama yang ditawarkan cukup beragam dan seluruhnya akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuknya dapat berupa kerja sama pemanfaatan aset, sistem sewa, maupun pola bagi hasil sesuai karakteristik aset yang dikelola.
Menurut Aulia, langkah tersebut juga bertujuan agar aset-aset produktif milik pemerintah daerah tidak lagi menganggur. Dengan pengelolaan yang tepat, aset tersebut diharapkan mampu menghasilkan pendapatan baru bagi daerah sekaligus menggerakkan roda perekonomian.
“Semua mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan kita laksanakan. Yang kita harapkan, aset-aset produktif milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak menganggur dan mampu memberikan nilai ekonomis,” katanya.
Salah satu aset yang berpotensi dikerjasamakan dengan investor adalah kawasan wisata Pulau Kumala. Destinasi yang selama ini menjadi ikon pariwisata Kukar itu dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui investasi dari pihak swasta.
Aulia menegaskan, pemerintah daerah telah memiliki roadmap dan grand strategy sebagai arah pengembangan Pulau Kumala.
Karena itu, setiap investor yang ingin berinvestasi nantinya akan mengacu pada rencana besar yang telah disusun pemerintah.
“Kalau ada investor yang mau berinvestasi di Pulau Kumala, kami dengan tangan terbuka. Kita sudah punya roadmap, kita sudah punya grand strategy terkait dengan Pulau Kumala,” ungkapnya.
Aulia menjelaskan alasan pemerintah tidak mengandalkan APBD untuk membiayai seluruh pengembangan aset produktif. Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini mengharuskan pemerintah memprioritaskan anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Prioritas tersebut meliputi peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Kukar. Sementara pengembangan aset produktif membutuhkan investasi besar dengan masa pengembalian modal yang relatif panjang.
“Dengan keterbatasan anggaran sekarang, pembiayaan kita fokuskan pada sektor-sektor yang bersifat kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan rumah layak huni,” pungkasnya. (ltf/fdl)
