KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mengungkapkan rencananya untuk mengundang manajemen Bankaltimtara guna meminta penjelasan terkait pengelolaan keuangan dan distribusi pinjaman.
Menurutnya sebagai bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap lembaga keuangan daerah yang juga melibatkan kepentingan pemerintah kabupaten.
Menurut Ahmad Yani, DPRD Kukar memiliki dasar kuat untuk melakukan pemanggilan tersebut, mengingat Pemkab Kukar merupakan salah satu pemegang saham terbesar kedua di Bankaltimtara.
“Kami bersama pemerintah kabupaten merasa wajib melakukan penelusuran terkait pinjaman-pinjaman, bukan hanya yang kami lakukan sendiri, tetapi juga yang terjadi di daerah lain,” ujarnya pada Kamis (23/04/2026).
Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya Pemkab Kukar telah melakukan pinjaman sebesar Rp820 miliar. Namun, informasi terkait pinjaman di kabupaten/kota lain maupun di tingkat provinsi dinilai masih belum transparan.
Melalui pemanggilan tersebut, DPRD Kukar berencana meminta data lengkap terkait penyaluran kredit, baik kepada pemerintah daerah maupun pihak swasta dan perusahaan.
“Kita akan minta data-data pinjaman yang ada, termasuk siapa saja yang menerima, mana yang besar dan mana yang kecil,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa langkah ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan adanya kesetaraan akses informasi dan transparansi dalam pengelolaan bank daerah.
Selain itu, DPRD Kukar juga ingin memastikan bahwa kebijakan penyaluran kredit tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Ia juga menyoroti pentingnya mengetahui kondisi kesehatan bank secara menyeluruh, mengingat sebagian besar transaksi keuangan daerah dikelola melalui Bankaltimtara.
“Semua dana daerah itu lewat Bankaltimtara, sehingga kesehatan dan progres bank ini harus kita ketahui. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Menurutnya bahwa pergantian jajaran direksi di tubuh Bankaltimtara juga menjadi alasan penting untuk meminta pemaparan terkait visi, misi, serta arah kebijakan ke depan.
DPRD Kukar ingin memastikan agar potensi risiko seperti kredit macet dapat diantisipasi sejak dini, termasuk belajar dari pengalaman yang terjadi di wilayah lain seperti Kalimantan Utara.
“Supaya kejadian-kejadian seperti kredit macet tidak terjadi terus-menerus. Ini bagian dari pengawasan kami sebagai pemegang saham,” katanya.
Dalam waktu dekat, DPRD Kukar memastikan akan menjadwalkan pemanggilan resmi kepada pihak Bankaltimtara untuk mempresentasikan kinerja serta pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan daerah.
“Ini penting agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan pengelolaan keuangan daerah bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (ltf/fdl)
