KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara hati-hati dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki.
Kebijakan tersebut menjadi arahan langsung Bupati Kukar kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini berfokus pada pengelolaan anggaran yang realistis agar seluruh program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan beban keuangan di kemudian hari.
Menurutnya, kebijakan yang telah diarahkan Bupati Kukar juga telah mendapatkan kesepahaman dalam proses pembahasan yang dilakukan bersama pihak terkait.
“Pak Bupati sudah memberikan kebijakan dan sudah insya Allah, sudah disepakati yang saya tahu. Tapi intinya gini, intinya Pak Bupati mengarahkan kepada kami, kita itu sekarang dalam pengelolaan keuangan daerah, berbasis anggaran yang kita miliki,” ujarnya, pada Selasa (9/6/2026).
Ia menjelaskan, prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah memastikan seluruh kegiatan yang dianggarkan dapat didanai secara optimal sesuai kemampuan fiskal daerah.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Kukar berupaya menghindari munculnya kewajiban keuangan yang dapat membebani pemerintah daerah pada akhir tahun anggaran.
“Jangan sampai ada utang di akhir tahun, kemudian jangan sampai ada kegiatan yang tidak bisa dipenuhi, apalagi itu berkenaan dengan masyarakat yang besar,” tegasnya.
Sunggono menilai, disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
Selain itu, pemerintah daerah juga tetap memperhatikan berbagai program yang menjadi perhatian dan aspirasi masyarakat, termasuk kegiatan yang mendapat atensi dari DPRD Kukar.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan legislatif terus dilakukan agar program prioritas dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa seluruh usulan dan kebutuhan pembangunan akan diprioritaskan secara bertahap berdasarkan ketersediaan anggaran yang masuk ke kas daerah.
“Dalam konteks itu ada kepentingan, ada kegiatan yang juga menjadi atensi bapak-bapak kita di DPRD, saya kira klirlagi,” katanya.
Sunggono menegaskan, pemerintah daerah akan terus mengedepankan skala prioritas dalam penggunaan anggaran.
“Nanti intinya ada uang, masuk, kita serahkan, itu memang yang prioritas,” pungkasnya. (ltf/fdl)
