KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan dukungan bahan bakar minyak (BBM) dan logistik untuk menunjang operasional petugas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah telah mengambil kebijakan untuk menambah pembiayaan logistik dan BBM bagi petugas di lapangan. Penyaluran BBM akan dilakukan melalui satu pintu, yakni BPBD Kukar, untuk kemudian didistribusikan kepada kecamatan yang membutuhkan.
“Sudah kita ambil kebijakan, kami didampingi oleh teman-teman dari Kajari, untuk menambahkan pembiayaan logistik dan bahan bakar melalui satu pintu melalui BPBD dan ini akan disalurkan ke kecamatan-kecamatan yang membutuhkan logistik dan BBM,” katanya pada awak media, pada Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya diberikan kepada BPBD, tetapi juga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar). Hal ini untuk memastikan kebutuhan bahan bakar kendaraan maupun peralatan operasional yang digunakan dalam penanganan karhutla dapat terpenuhi.
Terkait besaran anggaran yang disiapkan, Aulia mengatakan pemerintah masih melakukan penghitungan. Besaran pembiayaan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan petugas di lapangan.
“Ini masih kita hitung jumlahnya. Yang pasti kita mempersiapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan,” ujarnya.
Namun, Aulia memastikan pembiayaan BBM dan logistik tersebut tidak menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Ia menjelaskan, BTT hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kondisi bencana. Sementara untuk karhutla saat ini, Pemkab Kukar belum menetapkan atau mendeklarasikan kondisi tersebut sebagai bagian dari status bencana daerah.
“Kita tidak bisa menggunakan dana BTT, kenapa? Karena ini belum kita anggap atau belum deklarasi sebagai bagian dari bencana. Kalau BTT itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan bencana,” jelasnya.
Sebagai gantinya, pemerintah menggunakan pembiayaan operasional yang akan disesuaikan dengan kebutuhan. Koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga telah dilakukan untuk memastikan mekanisme pembiayaan dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Ini murni kita gunakan pembiayaan operasional yang nanti kita sesuaikan. Tadi sudah berkoordinasi dengan BPKAD,” katanya.
Di tengah kondisi kemarau, Pemkab Kukar juga terus melakukan penanganan terhadap dampak kekeringan pada sektor pertanian.
Aulia mengatakan, upaya pemenuhan kebutuhan air untuk lahan pertanian telah berjalan sejak sebelumnya. Pemerintah telah merencanakan dan mengeksekusi pengairan di sejumlah titik yang mengalami persoalan kekurangan air.
Salah satu lokasi yang akan kembali ditinjau pemerintah yakni kawasan Sungai Payang. Selain mengecek sistem pengairan, pemerintah juga akan melihat distribusi alat pertanian berupa combine harvester di kawasan tersebut.
“Sore ini kita ke Sungai Payang lagi, kita akan melihat di sana ada kita membagi combine harvester dan kita melihat penanganan pengairan yang sudah kita rencanakan di Sungai Payang,” ungkapnya.
Menurut Aulia, penanganan pengairan tidak hanya dilakukan di satu lokasi. Pemerintah telah memetakan sejumlah titik dan mulai melakukan eksekusi untuk memastikan kebutuhan air lahan pertanian tetap terpenuhi selama musim kemarau.
Ia berharap kondisi tersebut dapat mencegah terjadinya gagal panen akibat persoalan pengairan.
“Di seluruh titik kita sudah merencanakan proses, kita sudah mengeksekusi proses pengairan. Harapan kita, insyaallah Kukar tidak ada yang terjadi gagal panen gara-gara kasus pengairan,” tuturnya.
Hingga saat ini, Aulia mengatakan belum ada laporan mengenai gagal panen akibat kekurangan air. Menurutnya, usia tanaman padi di sejumlah wilayah saat ini masih relatif muda, yakni sekitar dua bulan.
“Belum ada laporan untuk gagal panen, karena memang umur padinya baru dua bulanan sampai sekarang,” pungkasnya. (ltf/fdl)
