KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Dalam persiapan menghadapi Pilkada 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Kutim di Hotel Royal Victoria, Sangatta, pada Rabu (30/10/2024).
Dengan tema “Konsolidasi Forkopimda dengan Forkopimcam Menjelang Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024,” acara ini bertujuan menguatkan sinergi seluruh pihak dalam mengantisipasi potensi kerawanan sosial yang bisa timbul sebelum maupun saat pilkada.
Dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma (AHK), rakor ini menghadirkan berbagai unsur pimpinan daerah, termasuk Ketua DPRD Kutim Jimmy, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, serta perwakilan dari Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, Camat, Kapolsek, dan Danramil se-Kutim. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim selaku inisiator acara juga hadir bersama Badan Intelijen Nasional (BIN).
Pjs Bupati Kutim AHK menggarisbawahi pentingnya peran seluruh pihak dalam menciptakan suasana kondusif menjelang pilkada.
“Setiap pihak harus meningkatkan perannya, memperkuat silaturahmi dan menyatukan visi demi suksesnya Pilkada Kutim 2024. Potensi kerawanan ada, tetapi kami optimistis, insyaAllah, hal itu dapat diredam,” ujar AHK.
Potensi kerawanan telah dipetakan dengan baik, meliputi distribusi logistik, peran penyelenggara, dan netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menjadi perhatian utama. Agus menegaskan, ASN harus netral, hal tersebut merupakan harga mati, begitu pula TNI-Polri. Sinergi eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan memperkuat langkah antisipasi ini.
Ketua DPRD Kutim, Jimmy, mengingatkan bahwa meski para legislator akan mendukung pasangan calon (paslon) sesuai instruksi partai, netralitas sebagai pejabat daerah tetap harus diutamakan.
“Meski netralitas ini kerap menjadi tantangan, khususnya di Kutim, kami memiliki kewajiban untuk menjamin pilkada berlangsung damai. Terlebih lagi, Kutim berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelasnya.
Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan melaporkan kesiapan aparat keamanan. Sebanyak 414 personel Polres akan dilibatkan, dengan dukungan tambahan 100 personel dari Polda dan 100 lainnya dari Brimob dan Samapta. Total ada 429.640 warga dengan jumlah 297.994 daftar pemilih tetap yang akan mengikuti pilkada.
Sebanyak 160.805 pemilih adalah laki-laki dan 137.189 pemilih perempuan. Para pemilih tersebar di 18 Kecamatan serta 141 kelurahan/desa dengan 171 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan titik rawan tersebar di sekitar 500 lokasi.
Setiap dua personel akan ditempatkan di tiap TPS untuk kawasan rawan guna menjaga stabilitas di lapangan. Kapolres mengingatkan pentingnya pengawasan langsung agar tidak terjadi praktik politik uang dan potensi kecurangan lainnya.
“Kami mendorong masyarakat untuk memverifikasi setiap informasi terkait pilkada. Jangan sampai berita hoaks memicu konflik, apalagi sampai berujung benturan fisik,” ucapnya.
Selain itu, Lanal Sangatta turut memaparkan kesiapan logistik melalui jalur laut yang mencakup 7 Pos AL. Persiapan distribusi logistik dari Tanjung Mangkalihat yang memerlukan 13-15 jam perjalanan darat diantisipasi dengan perencanaan matang, distribusi laut memperhitungkan pasang surut air laut guna memastikan logistik pilkada sampai tepat waktu dan lokasi.
Kodim 0909/KTM mencatat bahwa salah satu tantangan dalam demokrasi di Kutim adalah kedewasaan masyarakat dalam berpartisipasi politik. Meskipun pelaksanaan pilkada sebelumnya berjalan kondusif, rendahnya partisipasi pemilih perlu diperhatikan untuk ke depan. Edukasi politik yang baik dan benar harus diberikan secara luas agar masyarakat lebih dewasa dalam menggunakan hak pilihnya.
Ketua DPRD Kutim Jimmy juga menggarisbawahi hal ini. Menurutnya semua pihak harus memperbaiki tingkat partisipasi pemilih dengan memberikan edukasi tentang demokrasi yang beretika.
“Partisipasi pemilih yang rendah akan mempengaruhi hasil pilkada dan kualitas kepemimpinan di Kutim,” ujarnya.
Rakor tersebut juga menghasilkan rekomendasi penting, salah satunya adalah penambahan polsek dan koramil di kecamatan yang minim fasilitas keamanan. Pjs Bupati Kutim melalui Kapolres juga merekomendasikan kepada Kapolda untuk merekrut personel kepolisian dari warga lokal agar mereka lebih berkenan ditempatkan di daerah terpencil.
“Ke depan, kami berharap konsolidasi yang telah terbentuk ini bisa dipertahankan. Semua Forkopimcam diharapkan segera berkoordinasi dengan Forkopimda jika ada potensi kerawanan,” pungkasnya. (adv/pemkab/kutim)
