KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal melalui penegakan peraturan daerah (Perda) tentang ketenagakerjaan. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian yakni kewajiban perusahaan menyerap 85 persen tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan bahwa pemerintah daerah akan mendorong penerapan perda tersebut agar keberadaan perusahaan yang beroperasi di Kukar turut memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, khususnya generasi muda usia produktif.
Aulia mengungkapkan, setelah mempelajari kembali regulasi yang dimiliki daerah, ternyata Kukar telah memiliki perda yang mengatur kewajiban perusahaan dalam menyerap tenaga kerja lokal. Regulasi tersebut akan menjadi landasan pemerintah untuk memperkuat kebijakan ketenagakerjaan.
“Saya kemarin baru mengulik-ulik karena melihat di beberapa daerah berupaya untuk menegakkan perda. Awalnya saya pikir di Kukar belum ada perda terkait kewajiban perusahaan menyerap tenaga kerja lokal, ternyata kita sudah memiliki perda tersebut,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.
Ia menjelaskan, dalam ketentuan tersebut perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah diwajibkan menyerap 85 persen tenaga kerja lokal setempat dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki.
Karena itu, pemerintah daerah akan mendorong perusahaan agar memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
“Di perda kita menyatakan bahwa 85 persen ketika sebuah perusahaan beroperasi di suatu tempat, maka 85 persen harus menyerap tenaga kerja lokal setempat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,” jelasnya.
Untuk mendukung penerapan aturan tersebut, Aulia meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kukar berperan aktif mempersiapkan sumber daya manusia lokal. Upaya ini dilakukan dengan mendorong peningkatan keterampilan dan kompetensi masyarakat agar sesuai dengan kualifikasi serta kebutuhan tenaga kerja masing-masing perusahaan.
Menurutnya, penyerapan tenaga kerja lokal tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga harus diimbangi kesiapan masyarakat dalam memenuhi persyaratan pekerjaan. Dengan demikian, peluang kerja yang tersedia dapat diakses oleh masyarakat lokal yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan.
“Dinas Tenaga Kerja nanti akan mendorong teman-teman yang ada di sekitar perusahaan agar memiliki sumber daya atau kompetensi sesuai dengan yang diinginkan perusahaan,” katanya.
Ia mengungkapkan penegakan perda tersebut semakin penting mengingat ke depan terdapat sejumlah perusahaan besar yang akan beroperasi di wilayah Kukar. Pemerintah daerah ingin memastikan aktivitas investasi turut membuka peluang kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
“Kita akan berupaya menegakkan perda tersebut dan berharap anak-anak muda kita, utamanya yang berada di usia produktif, bisa mengakses dan mendapatkan hak-hak mereka untuk bekerja di daerah tempat mereka berdomisili,” pungkasnya. (ltf/fdl)










