KUTAI KARTENAGARA, eksposisi.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka Rapat Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Sektoral Daerah pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar Anggaran 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur. Acara ini berlangsung di Aula Serbaguna Dispora Kukar, pada Jumat (14/2/2025).
Dalam sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah yang dibacakan Sunggono menjelaskan, sebagaimana diketahui, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan dengan tegas bahwa anggaran negara, termasuk anggaran daerah, harus dikelola dengan efisien dan efektif.
Tidak ada lagi ruang bagi pemborosan, anggaran yang tidak tepat sasaran, atau belanja yang tidak memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Kita dituntut untuk meningkatkan kapabilitas dalam memprioritaskan belanja yang benar-benar mengungkit pencapaian tujuan pembangunan.
“Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan oleh Tim BPKP ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan, bahwa setiap rupiah yang kita belanjakan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan evaluasi perencanaan dan penganggaran sektoral ini bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi merupakan langkah fundamental dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang kita rancang benar-benar efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus memberikan perhatian penuh dan serius dalam menindaklanjuti kegiatan evaluasi ini,” tegasnya.
Berkenaan dengan hal tersebut, Sekda Kukar Sunggono menegaskan sejumlah hal yang harus ditindaklanjuti.
Pertama, fokus evaluasi perencanaan pada lima sektor prioritas yaitu stunting, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan UMKM, kita telah menerima alokasi anggaran sektoralnya. Namun, masih ditemukan perbedaan dalam rincian anggaran pada tingkat sub-kegiatan.
Kedua, pemenuhan data untuk BPKP harus menjadi prioritas utama. Ia menginstruksikan kepada seluruh OPD terkait, untuk segera melengkapi dan menyampaikan data yang diminta tanpa ada penundaan.
Ketiga, konfirmasi hasil pengujian adalah tahapan penting dalam evaluasi ini. Oleh karena itu, agar seluruh pihak terkait untuk hadir dalam acara konfirmasi hasil pengujian sesuai dengan jadwal yang akan disampaikan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Saat ini, setiap keputusan penganggaran harus berbasis pada prioritas yang paling berdampak besar terhadap pembangunan,” ucapnya.
Menurutnya, problem utama bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal kapabilitas dalam menentukan prioritas yang benar-benar mendorong pencapaian target pembangunan.
“Oleh karena itu, saya ingin menekankan kepada seluruh jajaran perangkat daerah bahwa kita harus cerdas dan bijak dalam menentukan program serta belanja yang benar-benar strategis dan memberikan efek pengungkit yang tinggi bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa, keberhasilan pembangunan daerah kita sangat ditentukan oleh perencanaan dan penganggaran yang baik. Kesalahan dalam tahap ini akan berdampak luas pada efektivitas program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menindaklanjuti evaluasi ini dengan penuh tanggung jawab,” pesanya.
“Kami siap berkolaborasi dalam memperbaiki tata kelola anggaran, sehingga pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin terarah, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (adv/diskominfo/kukar)
