KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan menyoroti terkait terhambatnya program Sarana dan Prasarana (Sapras) di sejumlah sekolah yang belum terealisasi sepenuhnya.
Yan menyatakan keprihatinan atas kelambatan pelaksanaan program ini, terutama dalam hal penyerapan anggaran.
Yan mengatakan, bahwa penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPA) secara online seharusnya memperlancar proses Sapras. Namun, menurutnya, pelaksanaan program tersebut terasa lambat.
“Kalau dulu, pandangan kita LPSE dengan menggunakan sistem online ini dan SPA akan lancar tapi saya lihat sangat lambat,” ujar Yan kepada awak media saat ditemui di kantor DPRD Kutim belum lama ini.
Ia mengonfirmasi bahwa sejumlah proyek Sapras di sekolah-sekolah belum terealisasi meskipun kontraktor sudah siap. Pihak terkait memberikan alasan bahwa proses ini terhambat karena harus melengkapi data administrasi.
“Mereka bilang ini antri, karena harus lengkap semua data-data administrasi,” ungkapnya.
Ia juga mendapatkan informasi bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan kembali melaksanakan proses manual untuk mempercepat penyerapan anggaran. Meski demikian, ia berencana untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan melakukan pengecekan di setiap instansi terkait.
“Kalau boleh untuk kelancaran penyerapan anggaran, karena kalau kita bertahan di situasi ini maka konsekuensinya pasti nanti anggaran kita tidak terserap,” tegasnya.
Selanjutnya, menunjukkan keinginannya untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam program Sapras di Kutim. Yan berkomitmen untuk mengecek kebenaran informasi mengenai penggunaan sistem manual di sejumlah instansi terkait.
“Itu saya dapat info, dan nanti dicek kebenarannya di dinas-dinas bahwa apakah boleh menggunakan sistem manual,” pungkasnya. (adv)
