KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mengungkapkan bahwa ada kendala penganggaran dalam pengusulan program pembangunan di daerah.
Salah satunya yakni minimnya data pendukung yang berasal dari lokasi kejadian. Kondisi ini, menurutnya, kerap memperlambat penyusunan laporan awal yang dibutuhkan sebagai dasar pengajuan anggaran.
“Banyak pengusulan yang lambat karena kita tidak punya dokumentasi awal yang cukup. Padahal laporan itu sangat penting untuk masuk ke tahap berikutnya,” kata Ananda Emira Moeis.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu mengirimkan dokumentasi kerusakan infrastruktur—baik dalam bentuk foto, video, atau titik koordinat lokasi.
Menurutnya informasi seperti itu, dapat membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam menyiapkan usulan anggaran yang lebih cepat dan akurat.
“Kalau ada jalan rusak atau drainase jebol, kirimkan saja dokumentasinya. Itu akan sangat membantu. Jangan tunggu sampai petugas turun dulu,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya membangun budaya partisipatif. Menurutnya, tidak semua kebutuhan masyarakat bisa terjangkau hanya dari laporan internal pemerintah.
“Kalau hanya mengandalkan laporan dari atas, banyak hal di lapangan yang bisa terlewat. Karena itu, masyarakat dan media punya peran penting dalam menyuarakan kebutuhan secara langsung,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD tidak pernah tinggal diam terhadap berbagai keluhan masyarakat. Hanya saja, sistem perencanaan pembangunan memiliki tahapan panjang yang mesti dipatuhi. Mulai dari laporan awal, verifikasi lapangan, pengusulan anggaran, hingga pelaksanaan proyek.
“Kami bekerja dengan sistem. Tapi kami juga tidak akan membiarkan aspirasi masyarakat hilang di tengah jalan. Itu yang kami perjuangkan,” tegasnya.
Pernyataan ini dia sampaikan tengah meningkatnya keluhan soal kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah di Kaltim. Ia optimistis, jika sinergi antara masyarakat, legislatif, dan eksekutif dibangun dengan baik, pembangunan akan lebih responsif, tepat sasaran, dan merata.
“Pembangunan yang adil dan cepat hanya bisa terjadi jika kita semua terlibat. Tidak cukup berharap pada satu pihak saja,” tutupnya. (adv/dprd/kaltim)
