KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Rencana penataan dan relokasi kawasan permukiman di bantaran Sungai Tenggarong, khususnya sepanjang Jalan Kartini dan Jalan Panjaitan, diharapkan segera mendapatkan realisasi dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, menyambut positif langkah yang telah dilakukan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui kunjungan ke kawasan tersebut. Ia berharap, kunjungan itu dapat berlanjut pada dukungan konkret berupa pengalokasian anggaran.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan penataan kawasan bantaran Sungai Tenggarong agar lebih tertata dan memberikan dampak positif bagi lingkungan maupun masyarakat.
Ia menilai, apabila dukungan anggaran tersebut dapat direalisasikan, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan penataan kawasan yang selama ini menjadi perhatian.
“Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kemarin itu ada realisasinya. Artinya, mudah-mudahan anggaran dari pusat itu bisa turun, kemudian penataan bantaran sungai di Tenggarong bisa tertata dengan baik,” ujarnya pada Minggu malam (8/11/2026).
Meski demikian, ia menekankan bahwa penataan kawasan tidak hanya berkaitan dengan pembenahan fisik bangunan dan lingkungan, tetapi juga menyangkut keberadaan masyarakat yang selama ini bermukim di sepanjang bantaran sungai.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan langkah lanjutan mengenai arah relokasi, termasuk menentukan lokasi yang akan menjadi tempat tinggal masyarakat apabila proses penataan kawasan tersebut dilaksanakan.
Abdul Rasid mencontohkan pengalaman relokasi permukiman Tanjong ke kawasan Mangkurawang yang pernah dilakukan sebelumnya. Pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu referensi bagi pemerintah dalam menyiapkan skema penataan permukiman di bantaran sungai.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan pendekatan dan memberikan arahan kepada masyarakat terkait lokasi maupun mekanisme pemindahan, sehingga proses penataan nantinya dapat berjalan dengan baik.
“Kalau dulu waktu kita memindahkan Tanjong ke Mangkurawang, sekarang mungkin pemerintah tinggal menata dan mengarahkan saja. Artinya, masyarakat yang ada ini mau diarahkan ke mana tempatnya,” jelasnya.
Ia berharap, langkah yang telah dilakukan pemerintah pusat melalui kunjungan Wakil Menteri PKP tersebut tidak berhenti sebatas peninjauan lapangan. Dukungan anggaran dan tindak lanjut dari pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan penataan bantaran sungai yang lebih terencana dan memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak.
Abdul Rasid pun menilai rencana tersebut sebagai langkah positif bagi penataan kawasan perkotaan Tenggarong. Ia berharap, komitmen yang telah dibangun dapat berlanjut hingga tahap pelaksanaan.
“Ya, mudah-mudahan ini hal yang positif, hal yang positif yang sudah dilakukan oleh Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mudah-mudahan itu ada realisasinya,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
