Home / Advertorial / Infrastruktur / Pemerintah / Politik

Kamis, 24 April 2025 - 16:13 WIB

Ketua DPRD Kaltim Menyebut Perumusan Kebijakan Menjadi Dasar Utama Pemerataan Pembangunan

etua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan Renja tahun 2026

etua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan Renja tahun 2026

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026, pada Rabu (23/4/2025).

Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa pemerataan pembangunan  di seluruh daerah merupakan wujud dari keadilan. Sehingga perumusan kebijakan pembangunan yang merata harus menjadi dasar utama.

“Tidak boleh pembangunan hanya berfokus pada satu daerah saja. Setiap daerah memiliki hak yang sama dalam mendapat perhatian dari pemerintah,” kata Hasanuddin Mas’ud saat memberikan arahan dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga :  Nyaman Bejukut, Program DKP Bantu Nelayan untuk Mandiri dan Produktif

Ia mengingatkan agar pembangunan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara merata. Sehingga pentingnya sinergi dan fokus yang professional dari pemerintah agar pelaksanaan pembangunan mencapai hasil yang maksimal.

“Tidak bisa misalnya, PU melaksanakan pembangunan jalan, kemudian setelah tak berapa lama jalan harus dibongkar karena membangun saluran air. Ini program yang tidak pas, karena tidak ada sinergi sebelumnya. Lalu kemudian misalnya, membangun jalan yang jarang digunakan masyarakat, ini menjadi mubazir. Disinilah pentingnya perencanan dan bekerja lebih professional,” jelasnya.

Baca Juga :  Dispora Kukar Berkomitmen Mendukung Pengembangan Pemuda Kreatif Agar Mampu Bersaing

Menurutnya, rencana kerja pembangunan harus memenuhi sejumlah pendekatan seperti, melihat skala prioritas. Karena tidak semua aspirasi dan program masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain itu, pendekatan politis juga bisa dilakukan, seperti visi misi Gubernurnur Kaltim yang di dalamnya termasuk usulan bersifat aspiratif, seperti musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

“Musrenbang itu mewakili aspirasi masyarakat, yang di dalamnya juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Fraksi Partai Demokrat DPRD Beri Kritik dan Harapan untuk Kinerja Keuangan Kutim

Advertorial

Bupati Edi Damansyah Dorong Jajarannya Optimalkan Program Prioritas

Advertorial

Bupati Kukar Minta Dispora dan KONI Terus Tingkatkan Pembinaan dan Pelatihan Bagi Pemuda

Pemerintah

Kukar Raih 8 Panji Keberhasilan Pada Upacara Hari Jadi ke-66 Kaltim

Advertorial

Sekretariat DPRD Kutim Berencana Melakukan Pembenahan Sapras Hingga Kualitas Pelayanan

Ekonomi

DPRD Kukar Pastikan Penyelesaian Utang Daerah, Pembayaran Kontraktor Ditargetkan Februari–Maret 2026

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Berikan Apresiasi Terkait Perda Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Advertorial

Siswa SMPN 2 Tenggarong Berhasil Masuk Finalis Duta Baca SMP se-Kukar