Home / Advertorial / Infrastruktur / Pemerintah / Politik

Kamis, 24 April 2025 - 16:13 WIB

Ketua DPRD Kaltim Menyebut Perumusan Kebijakan Menjadi Dasar Utama Pemerataan Pembangunan

etua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan Renja tahun 2026

etua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan Renja tahun 2026

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026, pada Rabu (23/4/2025).

Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa pemerataan pembangunan  di seluruh daerah merupakan wujud dari keadilan. Sehingga perumusan kebijakan pembangunan yang merata harus menjadi dasar utama.

“Tidak boleh pembangunan hanya berfokus pada satu daerah saja. Setiap daerah memiliki hak yang sama dalam mendapat perhatian dari pemerintah,” kata Hasanuddin Mas’ud saat memberikan arahan dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga :  Kontrak 143 Tenaga Outsourcing Disdamkarmatan Kukar Diperpanjang hingga Akhir Tahun

Ia mengingatkan agar pembangunan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara merata. Sehingga pentingnya sinergi dan fokus yang professional dari pemerintah agar pelaksanaan pembangunan mencapai hasil yang maksimal.

“Tidak bisa misalnya, PU melaksanakan pembangunan jalan, kemudian setelah tak berapa lama jalan harus dibongkar karena membangun saluran air. Ini program yang tidak pas, karena tidak ada sinergi sebelumnya. Lalu kemudian misalnya, membangun jalan yang jarang digunakan masyarakat, ini menjadi mubazir. Disinilah pentingnya perencanan dan bekerja lebih professional,” jelasnya.

Baca Juga :  DPRD Kutim Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Melalui LKPJ Bupati Kutim 2023

Menurutnya, rencana kerja pembangunan harus memenuhi sejumlah pendekatan seperti, melihat skala prioritas. Karena tidak semua aspirasi dan program masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain itu, pendekatan politis juga bisa dilakukan, seperti visi misi Gubernurnur Kaltim yang di dalamnya termasuk usulan bersifat aspiratif, seperti musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

“Musrenbang itu mewakili aspirasi masyarakat, yang di dalamnya juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Pemkab Kukar Kerjasama Membersihkan Stadion Aji Imbut, Dalam Rangka Bulan Bhakti Gotong Royong

Advertorial

Bupati Kukar Meresmikan Polindes dan Rumah Bidan di Desa Loa Lepu

Advertorial

Pemkab Kukar Prioritaskan Air Bersih dan Sanitasi Melalui Strategi Kolaborasi, Cakupan Layanan Kukar Masih 60 Persen

Advertorial

Disdikbud Kukar Berkomitmen Wujudkan SDM Berkualitas Melalui MGMP PPKN

Advertorial

Wakil Ketua DPRD Kutim Berharap Kunjungan KPK Rutin Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Kesalahan

Advertorial

Wabup Kutim Minta Ketua RT Tak Ikut Politik Praktis Pada Pemilu 2024

Pemerintah

127 Kepala Sekolah Dilantik, Bupati Kukar Tekankan Penguatan SDM dan Tata Kelola Pendidikan

Advertorial

Pelajar SMA 1 Rantau Pulung Raih Peringkat 3 Lomba Duta Pelajar Sadar Hukum Tingkat Provinsi Kaltim