KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nurhadi Saputra mendesak pemerintah pusat untuk meninjau kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan.
Nurhadi mengungkapkan, kebijakan tersebut mulai terasa dampaknya di sector perhotelan.
Diantara kebijakan efisiensi yakni diberlakukan pada pemangkasan anggaran perjalanan dinas.
Menurutnya, pemangkasan tersebut memberikan dampak negatif pada pengusaha yang bergerak di bidang perhotelan, terutama pemasukan dari sewa kamar.
“Kalau saya pribadi tidak setuju dengan efisiensi ini, karena dampaknya terlalu meluas karena kita banyak profesi di Indonesia yang tergantung dengan sector ekonomi,” ujarnya.
Menurutnya bisnis pariwisata dan perhotelan dangat bergantung pada kegiatan pemerintahan. Sehingga, jika anggaran perjalanan dinas dipangkas maka bisnis tersebut juga akan mengalami penurunan pendapatan.
Selain itu dampak dari efisiensi tersebut juga akan dirasakan oleh pendapatan daerah, terutama dari pajak perhotelan. Apalagi suatu daerah yang memiliki pendapatan yang tidak besar.
“Bayangkan bagaiman daerah tersebut bisa mendompleng pendapatannya,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)
