KUTAI KARTANEGARA,eksposisi.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar, khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD).
Hal ini disampaikan oleh Kepala bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Ahmad Nurkhalish, melalui Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang SD Disdikbud Kukar, Al Adawiyah ( wiwik) dalam wawancara pada Selasa (10/06/2025).
Menurut Al Adawiyah, pemenuhan sarana pendidikan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menetapkan ruang kelas dan toilet sebagai kebutuhan paling mendesak.
Ia mengatakan, ada beberapa sekolah SD di Kukar yang belum memiliki ruang kelas yang cukup dan memadai, sehingga proses belajar mengajar di beberapa sekolah dilakukan dalam sistem shift.
“Masih banyak sekolah yang ruang kelasnya belum mencukupi. Akibatnya, siswa harus belajar dengan sistem masuk pagi dan siang. Ini menjadi perhatian utama kami,” ujarnya.
Di Kukar sendiri, terdapat 482 sekolah dasar baik negeri maupun swasta. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah. Karena itu, Disdikbud Kukar terus berupaya memenuhi kebutuhan ruang kelas, disusul dengan fasilitas penting lainnya seperti toilet.
Lebih lanjut, Al Adawiyah menjelaskan bahwa meski tidak semua sekolah mendapatkan pembangunan ruang kelas atau rehabilitasi, bantuan sarana lainnya tetap diberikan.
“Di masing-masing kecamatan, setidaknya ada, seperti pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), karena saat ini pendidikan sudah berbasis digital,” jelasnya.
Selain itu, Disdikbud Kukar juga telah mengalokasikan laptop untuk keperluan administrasi seperti untuk bendahara, kepala sekolah, dan tenaga tata usaha.
Mengenai anggaran, Al Adawiyah memastikan efisiensi yang dilakukan sejauh ini tidak mengganggu pembangunan sarana prasarana.
“Efisiensi lebih banyak dilakukan di perjalanan dinas, bukan pada pembangunan ruang kelas atau toilet. Bahkan jika efisiensinya dialihkan ke pembangunan, kami sangat mendukung,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa proses pembangunan tidak dilakukan sembarangan. Setiap usulan dari sekolah maupun aspirasi dari DPRD akan ditinjau terlebih dahulu, terutama terkait status lahan.
“Kalau lahannya masih bermasalah atau dalam sengketa, meskipun ada anggaran, tetap kami tahan. Kami tidak ingin bangunan sekolah di kemudian hari jadi objek sengketa hukum,” pungkasnya. (adv/disdikbud/kukar)
