Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 13 Mei 2025 - 09:21 WIB

Dugaan Peredaran BBM Berkualitas Buruk Kembali Mencuat, Membuat Anggota DPRD Kaltim Geram

Abdul Giaz - Anggota DPRD Kaltim

Abdul Giaz - Anggota DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Abdul Giaz, angkat bicara  terkait dugaan peredaran bahan bakar minyak (BBM) berkualitas buruk yang kembali mencuat.

Abdul Giaz menyampaikan kritik keras kepadaPT  Pertamina, yang dinilai lamban merespons keluhan masyarakat terkait kerusakan kendaraan usai mengisi BBM di sejumlah SPBU.

“Kami tidak bisa tinggal diam ketika warga melaporkan kendaraan mereka rusak setelah mengisi BBM. Ini bukan isu kecil. Ini soal keselamatan, keadilan, dan hak konsumen,” tegas Abdul Giaz.

Menurutnya, banyak laporan yang masuk bahwa pengendara di Samarinda dan sekitarnya mengeluhkan kerusakan mesin yang diduga akibat adanya cemaran air atau zat asing dalam BBM. Namun, hingga kini, Pertamina disebut belum memberikan klarifikasi yang layak.

Baca Juga :  Pemkab Kukar Aktif Menggelar Bimtek dan Mentoring, Sekda Dorong ASN Terus Tingkatkan SDM

“Kami sudah berulang kali mencoba menghubungi, tapi tidak ada tanggapan. Telepon tidak dijawab, komunikasi pun tak direspons,” ungkapnya.

Ia menilai hal itu sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab publik. menurutnya, buruknya kualitas BBM bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan korporasi yang diberi mandat untuk mengelola energi.

Komisi II DPRD Kaltim, yang membidangi sektor ekonomi dan keuangan, kini tengah mengkaji langkah-langkah lanjutan. Salah satunya adalah opsi untuk memanggil secara resmi pihak Pertamina dalam forum rapat dengar pendapat (RDP).

Baca Juga :  Perpustakaan Desa Kota Bangun III Raih Juara I Lomba Literasi Kukar 2025

“Jika mereka terus menghindar, maka kami akan gunakan jalur formal dan undang mereka secara resmi ke DPRD,” kata Giaz.

Tak hanya itu, ia juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak tinggal diam, dan perlu ikut menekan Pertamina untuk bertanggung jawab atas potensi kerugian yang dialami masyarakat, termasuk mempertimbangkan mekanisme kompensasi.

“Kita butuh sinergi semua pihak. Ini bukan hanya soal pengawasan, tapi juga soal keberpihakan kepada rakyat,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

DPRD Kutim Menggelar Sosialisasi Perda Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Sangatta Selatan

Advertorial

Ketua DPRD Kaltim Gunakan Hak Pilihnya di Balikpapan, Usai Pantau Pelaksanaan Pilkada di Kukar

Advertorial

Kecamatan Samboja Menjadi Penyumbang Sektor Perikanan Terbesar di Kukar

Advertorial

Disdikbud Kukar Terus Berupaya Melestarikan Cagar Budaya

Pemerintah

Upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di IKN Dipimpin Kepala Otorita

Advertorial

Pemkab Kukar Beri Bonus kepada 4 Atlet Asal Kukar yang Berprestasi di SEA Games Kamboja

Pemerintah

Bupati Kukar Tegaskan Bahwa Peran Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Sangat Vital Dalam Arah Pembangunan Daerah

Advertorial

Hari Pertama Masuk Kerja Pasca Lebaran, Bupati Edi Damansyah Sidak ke Sejumlah Pelayanan Publik