Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Selasa, 13 Mei 2025 - 09:21 WIB

Dugaan Peredaran BBM Berkualitas Buruk Kembali Mencuat, Membuat Anggota DPRD Kaltim Geram

Abdul Giaz - Anggota DPRD Kaltim

Abdul Giaz - Anggota DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Abdul Giaz, angkat bicara  terkait dugaan peredaran bahan bakar minyak (BBM) berkualitas buruk yang kembali mencuat.

Abdul Giaz menyampaikan kritik keras kepadaPT  Pertamina, yang dinilai lamban merespons keluhan masyarakat terkait kerusakan kendaraan usai mengisi BBM di sejumlah SPBU.

“Kami tidak bisa tinggal diam ketika warga melaporkan kendaraan mereka rusak setelah mengisi BBM. Ini bukan isu kecil. Ini soal keselamatan, keadilan, dan hak konsumen,” tegas Abdul Giaz.

Menurutnya, banyak laporan yang masuk bahwa pengendara di Samarinda dan sekitarnya mengeluhkan kerusakan mesin yang diduga akibat adanya cemaran air atau zat asing dalam BBM. Namun, hingga kini, Pertamina disebut belum memberikan klarifikasi yang layak.

Baca Juga :  Tingkatkan Keselamatan Pengendara di Jalan Raya, Dishub Kutim Terus Melakukan Razia

“Kami sudah berulang kali mencoba menghubungi, tapi tidak ada tanggapan. Telepon tidak dijawab, komunikasi pun tak direspons,” ungkapnya.

Ia menilai hal itu sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab publik. menurutnya, buruknya kualitas BBM bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan korporasi yang diberi mandat untuk mengelola energi.

Komisi II DPRD Kaltim, yang membidangi sektor ekonomi dan keuangan, kini tengah mengkaji langkah-langkah lanjutan. Salah satunya adalah opsi untuk memanggil secara resmi pihak Pertamina dalam forum rapat dengar pendapat (RDP).

Baca Juga :  Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Kukar Pertajam Arah Pembangunan Berbasis Kebutuhan

“Jika mereka terus menghindar, maka kami akan gunakan jalur formal dan undang mereka secara resmi ke DPRD,” kata Giaz.

Tak hanya itu, ia juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak tinggal diam, dan perlu ikut menekan Pertamina untuk bertanggung jawab atas potensi kerugian yang dialami masyarakat, termasuk mempertimbangkan mekanisme kompensasi.

“Kita butuh sinergi semua pihak. Ini bukan hanya soal pengawasan, tapi juga soal keberpihakan kepada rakyat,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Ridha Darmawan Beri Reward Bagi Staf Sekretariat DPRD Kukar

Olahraga dan Kesehatan

Dispora Apresiasi Turnamen Futsal KNPI Kukar Cup 2025, Wujud Nyata Program Kolaborasi Pengembangan Pemuda

Advertorial

Komisi I DPRD Kaltim Menggelar RDP Terkait Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Warga terdampak Pembangunan Jalan

Advertorial

Pemkab Kukar Hadiri Launching dan Penandatanganan MOU Pengadilan Agama dan Kemenag

Advertorial

DPMD Kutim Dukung Upaya Penurunan Emisi Karbon Melalui Program FCPF-CF

Advertorial

Pemkab Kukar Menggelar Upacara Peringatan Harkitnas ke-117, Sekda Bacakan Amanat Menteri Komunikasi dan Digital

Advertorial

Bupati Kukar Terima Audiensi Direktorat Perbenihan Holtikultura Kementerian Pertanian Terkait Percepatan LTT

Advertorial

Sekda Kukar Sunggono Terpilih Sebagai Ketua Forsesdasi Korwil Kaltim