KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin,menyoroti bencana banjir yang kerap terjadi di wilayah hulu Sungai Mahakam, terutama Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar)
Ia menegaskan pentingnya mitigasi bencana banjir yang terintegrasi dan sinkron antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Menurut Salehuddin, dengan kondisi geografis Kukar yang terdiri dari 20 kecamatan dengan karakteristik topografi beragam, termasuk banyak rawa-rawa, mitigasi banjir menjadi prioritas utama yang harus disiapkan secara matang dan terencana.
“Mitigasi bencana harus benar-benar disinkronkan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Perlu ada pembagian tugas yang jelas, apa yang dilakukan oleh Kabupaten, apa yang menjadi tanggung jawab Provinsi. Ini penting supaya ketika banjir datang, antisipasinya sudah terencana dengan baik,” ujar Salehuddin.
Ia mengungkapkan bahwa banjir di sejumlah daerah, merupakan masalah berulang yang terjadi dalam frekuensi dua sampai tiga tahun sekali.
Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan penanggulangannya harus dilakukan secara terstruktur.
“Misalnya, kita harus sudah memiliki rencana teknis terkait penanganan saluran drainase yang baik, langkah-langkah apabila jalan putus, hingga koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memastikan jalur evakuasi dan mobilitas masyarakat tetap lancar terutama saat situasi darurat seperti bulan Ramadan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa selain kesiapan fisik, pemetaan risiko dan sistem peringatan dini harus dioptimalkan.
Misalnya, ketika curah hujan tinggi dan elevasi sungai meningkat, semestinya pemerintah sudah bisa mengambil langkah yang harus dilakukan. Menurutnya, mitigasi ini harus sistematis dan bisa cepat dijalankan agar dampak banjir bisa diminimalisir.
Ia juga mengingatkan bahwa penguatan mitigasi bencana banjir ini menjadi tanggung jawab bersama dan perlu mendapat perhatian serius dari semua pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan provinsi.
“Penanganan banjir bukan hanya soal infrastruktur saja, tapi juga soal pengelolaan risiko dan koordinasi antarinstansi agar seluruh potensi bencana dapat diantisipasi dengan efektif,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)
