KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pentingnya konsistensi dan rasionalitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025.
Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Paripurna DPRD Kukar masa sidang III, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, pada Senin (21/07/2025).
Menurut Ahmad Yani, prognosis keuangan yang disampaikan pemerintah daerah harus mencerminkan kenyataan ketersediaan dana. Ia mencontohkan jika dalam prognosis tercatat dana tersedia sebesar Rp5 triliun, sementara belanja direncanakan sebesar Rp6 triliun, maka hal tersebut dinilai tidak sesuai.
“Kalau besar pasar daripada tiang, itu artinya tidak klir. Maka dari itu, kami DPRD bersama pemerintah daerah harus bersiap memangkas anggaran yang tidak rasional atau kurang prioritas,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pemangkasan anggaran bukan berarti mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Justru DPRD mendorong agar belanja daerah diarahkan pada program-program yang benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat serta mendukung pencapaian program Kukar Idaman Terbaik.
“Program Kukar Idaman Terbaik ini adalah janji pemerintah kabupaten yang baru dan harus segera direalisasikan. Maka belanja daerah harus dikoreksi dan disesuaikan dengan program tersebut,” jelasnya.
ia juga menyoroti pentingnya menyelaraskan penggunaan dana sisa atau SILPA dari APBD 2024 dengan kebutuhan dalam APBD Perubahan 2025. Menurutnya, SILPA harus digunakan secara transparan dan akuntabel untuk mendukung program prioritas.
Selain itu, ia juga mengkritik ketidakhadiran sejumlah kepala OPD dan camat yang diundang untuk memberikan penjelasan dalam Rapat Paripurna DPRD.
“Kami sangat menyayangkan, padahal mereka adalah pihak paling bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Kalau Bupati dan Sekda saja bisa hadir, mengapa kepala dinas dan camat tidak?,” ucapnya.
Ia menegaskan, ke depan akan memberikan teguran keras kepada pejabat yang tidak menunjukkan komitmen dalam menjalankan tanggung jawab publik.
“Kalau ada kepala OPD atau camat yang tidak mau hadir, kami minta agar segera diganti. Jangan hanya mau belanja, tapi tidak mau bertanggung jawab kepada rakyat,” tegasnya.
ia juga menyinggung soal pentingnya prioritas anggaran bagi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk gaji ASN, tenaga medis, guru, serta pegawai P3K. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran seperti yang pernah terjadi tidak boleh terulang kembali.
“Gaji ASN, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, itu wajib diprioritaskan. Jangan sampai kejadian kemarin terulang, di mana ada yang belum menerima gaji tepat waktu,” pungkasnya. (adv/dprd/kukar)
