KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menanggapi terkait realisasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjelang akhir tahun 2025.
Ia mengatakan bahwa dalam rapat evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beberapa waktu lalu, sebagian besar OPD menyatakan mampu menyelesaikan target di atas 90 persen.
“Sampai bulan November ini, kita baru disalurkan hak kita kurang lebih Rp6,9 triliun dari anggaran kurang lebih Rp11,3 triliun,” jelasnya.
Hal itu dikhawatirkan dapat berdampak pada penyelesaian pembayaran kegiatan. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan memperketat batas waktu pelaksanaan.
“Kegiatan fisik yang kontraknya berakhir sebelum Desember langsung kita hitung progresnya. Tidak ada perpanjangan waktu,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa kegiatan administrasi juga akan ditutup lebih awal. Anggarannya kakan ditutup di awal Desember minggu pertama, sehingga tidak ada lagi pengeluaran.
Terkait lambatnya penyaluran anggaran, Sunggono menyebut hal itu merupakan kewenangan pusat. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi tetap dilakukan.
“Pak Bupati, saya, dan Kepala BPKAD selalu berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Ditjen Keuangan Daerah agar hak kita bisa segera direalisasikan,” pungkasnya. (adv/prokom/kukar)
