KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, memberikan tanggapan atas kedatangan sejumlah pedagang Pasar Tangga Arung ke DPRD Kukar, terkait keberatan tarif sewa kios di Tangga Arung Square yang dinilai memberatkan.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut justru merupakan inisiatif pemerintah agar persoalan yang ada bisa dibahas melalui mekanisme yang tepat.
Menurutnya, DPRD menjadi jalur yang tepat untuk mengevaluasi kebijakan terkait retribusi, sistem pengelolaan, hingga aturan operasional pasar. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara menyeluruh.
“Kami memang yang meminta pedagang untuk datang ke DPRD, karena melalui DPRD lah mekanisme retribusi dan perda bisa direview ulang,” ujarnya pada Rabu (29/4/2026).
Ia mengakui bahwa sebelumnya terdapat keluhan dari pedagang terkait tingginya tarif retribusi. Namun setelah dilakukan evaluasi, pemerintah memastikan adanya penyesuaian tarif agar lebih ringan dan tidak memberatkan pedagang.
“Setelah dicek ulang, angkanya sudah bisa dikembalikan ke semula, sekitar Rp600 per meter persegi,” jelasnya.
Selain retribusi, pemerintah juga menyoroti sistem perparkiran di kawasan pasar. Ke depan, pengelolaan parkir akan ditata agar memberikan keuntungan bersama, baik bagi pedagang, pengunjung, maupun pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa Tangga Arung Square dibangun dengan anggaran besar yang bersumber dari uang rakyat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus mampu memberikan manfaat berkelanjutan dan tidak terus bergantung pada pembiayaan APBD setiap tahun.
Ia menyebutkan bahwa saat ini pemerintah mengambil langkah tegas dengan membekukan seluruh pengelolaan yang ada. Untuk sementara waktu, seluruh aktivitas pengelolaan pasar diambil alih oleh dinas terkait.
“Kami minta semua dibekukan dulu, saat ini hanya dinas yang boleh mengelola, baik parkiran, retribusi, maupun operasional lainnya,” tegasnya.
Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat, komunitas, maupun organisasi untuk berpartisipasi dalam meramaikan pasar.
Berbagai kegiatan seperti event dan aktivitas sosial diharapkan dapat menarik pengunjung dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Langkah ini dinilai penting untuk membantu para pedagang agar dapat kembali memperoleh penghasilan yang stabil. Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat Kukar untuk bersama-sama mendukung keberlangsungan pasar.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya membutuhkan waktu untuk melakukan penataan secara menyeluruh. Pemerintah telah meminta laporan dari dinas terkait dan tengah menyusun kembali sistem pengelolaan yang lebih baik.
“Beri kami waktu satu bulan, kami akan menata ulang semuanya bersama dinas dan DPRD sebagai dasar acuan pengelolaan pasar ke depan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan Pasar Tangga Arung menjadi kunci bagi keberlangsungan pasar lainnya, seperti Pasar Mangkurawang. Jika pasar utama tidak berjalan optimal, maka dampaknya akan meluas ke pasar-pasar lain di sekitarnya.
“Kalau Pasar Tangga Arung tidak jalan, dipastikan pasar lain juga bisa ikut terdampak. Jadi kita mulai dari sini dulu, kita benahi, baru kemudian kita lanjut ke penataan pasar tumpah di sekitarnya,” pungkasnya. (ltf/fdl)
