KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memetakan sekitar 13 ribu warga yang masuk kategori desil 1 atau kelompok masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrem.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya menghadirkan program penanganan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data presisi.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, data tersebut saat ini sedang dikaji lebih mendalam bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Pemkab Kukar ingin memastikan kondisi riil masyarakat yang masuk dalam kategori tersebut sebelum menentukan bentuk intervensi yang akan diberikan.
“Nah, sekarang kita sedang berusaha memotret data itu bersama BPS untuk mengetahui secara detail kondisi masyarakat tersebut,” ujar Aulia Rahman Basri beberapa waktu yang lalu.
Menurutnya, Pemkab Kukar telah meminta data by name by address agar penanganan tidak dilakukan secara umum, melainkan spesifik berdasarkan persoalan yang dihadapi masing-masing warga. Langkah ini dinilai penting agar program pemerintah benar-benar menyentuh akar masalah.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tetap mengacu pada konsep Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan yang selama ini menjadi pedoman dalam penyusunan program penanganan kemiskinan di Kukar.
“Konsep besar kita dalam penanganan kemiskinan tetap ada dua, yaitu charity dan empowerment. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat yang akan dibantu,” jelasnya.
Ia mencontohkan, pendekatan charity diberikan kepada masyarakat yang memang sudah tidak lagi mampu bekerja, seperti lansia maupun anak yatim piatu. Bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan langsung tunai maupun bentuk bantuan sosial lainnya.
Sementara untuk masyarakat usia produktif, pemerintah akan mengarahkan pada program pemberdayaan agar mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga. Program tersebut nantinya disesuaikan dengan potensi maupun kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
“Kalau masyarakatnya masih bisa diberdayakan, maka kita akan lakukan empowerment melalui program-program yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi penanganannya tidak disamaratakan,” katanya.
Aulia menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki peran dalam menyusun dan menjalankan program sesuai bidang masing-masing.
Pemkab Kukar juga akan mengevaluasi kemungkinan adanya indikator baru dari pemerintah pusat yang menyebabkan munculnya angka kemiskinan ekstrem di Kukar, meski sebelumnya daerah ini disebut memiliki angka kemiskinan ekstrem nol persen.
“Kalau kebutuhan dasar saja belum terpenuhi, maka pemerintah harus hadir melakukan intervensi secara cepat dan spesifik. Inilah pentingnya data presisi agar penanganan benar-benar sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat,” pungkasnya. (ltf/fdl)
