KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Menjelang genap satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program prioritas daerah mulai berjalan secara optimal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan target pemerintah daerah tahun ini adalah memastikan seluruh program yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
“Ya targetnya kalau sesuai dengan kinerja pemerintah daerah ya harus tahun ini sudah jalan semuanya,” katanya, pada Senin (1/6/2026).
Menurutnya, publik perlu memahami bahwa pelaksanaan program yang diusung kepala daerah tidak dapat langsung berjalan secara penuh pada tahun pertama masa jabatan. Sebab, terdapat tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilalui sebelum program-program tersebut dapat dieksekusi.
Sunggono menjelaskan, tahun 2025 menjadi masa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan program pada tahun 2026. Karena itu, tahun ini dapat disebut sebagai masa transisi menuju implementasi penuh visi dan misi kepala daerah.
“Jadi memang 2026 ini kalau kami sebut sebagai masa transisi. Kalau 2025 itu kan kemarin kita menyusun RPJMD yang dilaksanakan di tahun 2026. Tidak seluruhnya bagian dari program yang menjadi visi misi kepala daerah bisa langsung kita gas semuanya,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah juga harus tetap menyesuaikan target-target pembangunan yang berasal dari periode sebelumnya. Di saat yang sama, arah pembangunan baru mulai diintegrasikan secara utuh ke dalam pelaksanaan program tahun 2026.
Dalam proses transisi tersebut, salah satu perhatian utama Bupati Kukar adalah menjaga kesehatan fiskal daerah.
Sunggono menilai langkah tersebut menunjukkan kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah sekaligus memastikan pemerintahan berjalan dengan fondasi yang kuat.
“Menurut saya di sinilah kejernihan berpikir dan kebijaksanaan Pak Bupati ketika menyampaikan kepada kami untuk memastikan bahwa jangan sampai di awal kepemimpinan beliau yang murni itu sampai ada permasalahan, termasuk utang yang selama ini menjadi semacam norma atau branding di Kukar setiap tahun,” ungkapnya.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bekerja maksimal untuk meminimalkan potensi munculnya kewajiban pembayaran yang dapat membebani keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut bukan semata-mata untuk menghindari utang daerah, tetapi juga sebagai bentuk perhatian terhadap para pelaku usaha dan kontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini, termasuk kenaikan harga berbagai kebutuhan dan material, harus menjadi pertimbangan dalam menjalankan proyek-proyek pemerintah.
Apabila pekerjaan dipaksakan tanpa perhitungan yang matang, maka kualitas maupun kuantitas hasil pembangunan berpotensi terdampak.
“Beliau sebenarnya memikirkan kepentingan para kontraktor juga. Ketika perencanaan penganggaran dilakukan untuk tahun 2026, kondisinya belum memperhitungkan berbagai kenaikan harga yang terjadi seperti saat ini. Kalau dipaksakan, pasti ada pihak yang dirugikan, terutama kualitas dan kuantitas proyek-proyek itu sendiri,” jelasnya.
Sunggono memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan seluruh program pembangunan yang telah direncanakan.
Pemkab Kukar saat ini juga terus menunggu realisasi transfer anggaran dari pemerintah pusat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.
“Makanya beliau minta sabar menunggu, sambil menunggu transfer dari pusat. Jadi bukan berarti program itu tidak dilaksanakan, tetap kita laksanakan,” pungkasnya. (ltf/fdl)
