KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, mengungkapkan temuan mengejutkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi salah satu alasan penting diterapkannya Sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Ia mengungkap, dari hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya seorang aparatur sipil negara (ASN) yang tercatat menerima honor hingga ratusan kali dalam satu tahun anggaran.
“Semua kaget, Bapak-Ibu sekalian, di pemeriksaan BPK kemarin ada satu orang ASN kita itu menerima honor sebanyak 900 kali dalam satu tahun. Dengan nilai honor yang diterima satu orang ASN sebesar Rp9,5 miliar dalam satu tahun,”ungkapnya saat memberikan sambutan dalam agenda Launching SP2D Online yang digelar di Tenggarong, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan, temuan tersebut terjadi bukan karena kesalahan pada proses verifikasi awal yang dilakukan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, dokumen yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengalami perubahan saat memasuki proses di perbankan.
Menurut Aulia, perubahan terjadi pada lampiran dokumen pencairan dana yang berisi data penerima pembayaran. Akibatnya, data yang sebelumnya telah diverifikasi berbeda dengan data yang digunakan dalam proses selanjutnya.
“Ini terjadi ketika berkas yang pada saat itu sudah diverifikasi dengan baik oleh BPKAD melalui bagian perbendaharaan dan sudah di-ACC, pada saat pindah ke perbankan lampirannya berubah. Lampirannya berubah, nama-namanya berubah,” jelasnya.
Temuan tersebut kemudian menjadi perhatian serius BPK dalam memberikan rekomendasi kepada Pemkab Kukar. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah percepatan implementasi SP2D Online untuk memperkuat sistem pengawasan dan keamanan transaksi keuangan daerah.
Aulia mengatakan, digitalisasi proses pencairan dana melalui SP2D Online diharapkan dapat meminimalkan risiko manipulasi data karena seluruh tahapan dilakukan secara terintegrasi dan dapat dipantau secara elektronik.
“Oleh karenanya, dengan temuan-temuan itu, BPK dalam salah satu poin rekomendasinya menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk segera mengimplementasikan SP2D Online ini di lingkup pemerintah daerah,” katanya.
Selain memperkuat aspek pengawasan, sistem baru tersebut juga diyakini akan mempermudah pekerjaan seluruh perangkat daerah dalam mengelola administrasi pencairan dana.
Proses yang sebelumnya membutuhkan perpindahan dokumen fisik kini dapat dilakukan secara digital sehingga lebih cepat dan efisien.
Namun, Aulia mengingatkan bahwa transformasi digital tetap memerlukan kesiapan seluruh pihak. Ia mengakui masih terdapat tantangan teknis, seperti gangguan sistem yang dapat memengaruhi proses pengiriman data, terutama saat volume transaksi meningkat pada akhir tahun anggaran.
Karena itu, ia mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah untuk tidak menumpuk pekerjaan dan proses pencairan anggaran menjelang akhir tahun.
Menurutnya, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik akan membantu kelancaran implementasi SP2D Online.
“Harapan kita bersama bahwa diimplementasikannya SP2D Online ini lebih mempermudah lagi kerja-kerja masing-masing dari kita,” pungkasnya. (ltf/fdl)
