KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Penyaluran Beasiswa Kukar Idaman Terbaik tahun 2026 memasuki tahap finalisasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) saat ini masih menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar penyaluran bantuan pendidikan tersebut.
Kabag Kesra Setkab Kukar, Fathul Alamin, mengatakan proses administrasi penyaluran sudah berjalan, termasuk pengajuan penagihan dana kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Menurutnya, sejumlah kategori beasiswa ditargetkan segera masuk ke rekening penerima setelah seluruh tahapan administrasi selesai.
“Untuk saat ini kita sudah dalam proses finalisasi SK Bupati dan sudah proses pengajuan penagihan ke BPKAD untuk penyaluran dananya,” ujarnya pada Sabtu (12/9/2026).
Kategori yang diprioritaskan untuk penyaluran lebih awal yakni beasiswa stimulan jenjang SMA, stimulan S1, serta bantuan pendidikan bagi santri.
Fathul menargetkan penyaluran untuk kategori tersebut dapat dilakukan dalam waktu dekat, yakni pada pekan ini atau paling lambat pekan depan.
“Insya Allah mudah-mudahan secepatnya di pekan ini atau paling lambat di pekan depan itu sudah salur untuk kategori stimulan SMA, stimulan S1, kemudian untuk bantuan pendidikan santri,” jelasnya.
Sementara itu, untuk beasiswa tematik bagi PT IKI dan IIKI, proses penyalurannya diperkirakan membutuhkan waktu sedikit lebih lama.
Fathul menyebut bantuan pendidikan untuk kategori tematik tersebut ditargetkan dapat disalurkan sekitar dua pekan mendatang, setelah tahapan administrasi dan keuangan diselesaikan.
“Untuk tematik PT IKI dan IIKI yang akan kita salurkan, insya Allah bisa di dua minggu lagi,” katanya.
Terkait ketersediaan anggaran, Fathul memastikan tidak terdapat persoalan yang menyebabkan nilai bantuan beasiswa harus dikurangi. Pemkab Kukar melalui BPKAD disebut telah menjamin ketersediaan anggaran untuk program tersebut.
Ia menegaskan keterlambatan penyaluran bukan disebabkan adanya pemangkasan anggaran Beasiswa Kukar Idaman Terbaik 2026.
“Insya Allah dari Pemkab Kutai Kartanegara dalam hal ini melalui BPKAD menjamin ketersediaan anggarannya. Jadi tidak ada pengurangan dan tidak ada pemangkasan,” tegasnya.
Fathul menjelaskan, proses penyaluran yang mengalami keterlambatan lebih berkaitan dengan tahapan administrasi dan kondisi keuangan daerah.
Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, dana dari pemerintah pusat baru diterima beberapa hari sebelumnya.
“Memang prosesnya saja yang agak molor karena informasi dari BPKAD kita baru beberapa hari kemarin dapat saluran dana dari pusat sehingga kita baru bisa berproses,” pungkasnya. (ltf/fdl)
