Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Minggu, 25 Juni 2023 - 18:26 WIB

Konsultasi Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Pansus DPRD Kaltim Kunjungi MPR RI

JAKARTA, eksposisi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke MPR-RI untuk berkonsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Dalam kunjungan tersebut rombongan dari DPRD Kaltim diterima langsung Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.

“Kami melakukan kunjungan kerja ke MPR RI di Jakarta untuk membahas dan meminta masukan dari Wakil Ketua MPR RI guna memantapkan Ranperda tentang Pancasila,” kata Ketua Pansus Pembahasan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Romadhony Putra Pratama.

Ia menyebutkan, keberadaan dari Raperda tersebut tidak lain untuk mempersiapkan sumber daya yang ada di Kaltim dalam rangka menghadapi Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Baca Juga :  Setkab Kukar Lakukan Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik, Fokus pada Efisiensi dan Keterbukaan Layanan

Menurutnya, perkembangan zaman di era globalisasi ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan Pancasila. Ia menilai, kian hari kehidupan menjalankan Pancasila semakin tergerus dan melemah.

“Hal ini menjadi tantangan bagi eksekutif dan legislatif agar nilai-nilai Pancasila bisa tumbuh kembali dalam hati masyarakat Indonesia,” katanya.

Romadhony menjelaskan, konsultasi yang Pansus lakukan bertujuan untuk mendapatkan masukan untuk penyempurnaan draf Raperda Pancasila .

“Kami juga ingin mengetahui  apakah sosialisasi wawasan kebangsaan itu diperbolehkan bagi kami yang di DPRD Kaltim, Lalu, dasar-dasar dan cantolan hukumnya itu apa,” jelasnya.

Selain itu katanya, Pansus Ranperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berkonsultasi ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), disarankan agar Ranperda mencakup aturan teknis.

Baca Juga :  Bupati Kukar Serahkan Alsintan kepada Petani Tenggarong Seberang

“Biasanya Raperda yang dibuat DPRD hanya mencakup peraturannya saja, sementara soal teknisnya ada di Peraturan Gubernur. Atas dasar itu, kami juga memasukkan kegiatan sosialisasi peraturan daerah dan lain-lain. Sehingga bisa mengimplementasikan Pancasila secara Paripurna dalam program yang ada di DPRD Kaltim,” jelasnya.

Saran lainnya dari BPIP adalah agar judul Raperda dapat ganti, dari awalnya Pendidikan menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

“Alasannya, karena pendidikan Pancasila itu ranahnya di Disdikbud dan Kesbangpol. Mereka adalah penampung kebijakan untuk melaksanakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kaltim,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Ketua DPRD Menerima Kunjungan PWI Kukar, Ajang Menjalin Silaturahmi dan Kerjasama

Pemerintah

Bupati Kukar Bagikan Alat Tangkap Ikan dan Mesin Ketinting di Desa Melintang

Advertorial

Disdikbud Kukar Sukses Menggelar FLS2N Tingkat SD se-Kukar

Advertorial

Disdikbud Kukar Menggelar Kegiatan Apresiasi Bakat Siswa

Pemerintah

Penertiban Tahu Sumedang Kilometer 50, Nasib Pekerja dan Dampak Ekonomi Lokal Jadi Sorotan

Advertorial

1.886 PPPK dan Tenaga Paruh Waktu di Kukar Dilantik, Bupati Sebut Garda Terdepan Pemda Dalam Pelayanan Publik

Advertorial

Bupati Kukar Ajak Masyarakat Sukseskan Pilbup 2024

Pemerintah

Bunda PAUD Kukar Serahkan Bantuan Seragam dan Perlengkapan Sekolah bagi Peserta Didik di Tenggarong Seberang