Home / Advertorial / Pemerintah / Politik

Jumat, 3 November 2023 - 10:21 WIB

Wakil Ketua DPRD Kutim Sebut Perda Pengarusutamaan Gender Harus Ada Untuk Kesetaraan

Asti Mazar Bulang - Wakil Ketua DPRD Kutim

Asti Mazar Bulang - Wakil Ketua DPRD Kutim

KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) harus segera membuat Peraturan Daerah (Perda) Pengarusutamaan Gender.

Wakil Ketua DPRD Kutim, Asti Mazar Bulang mengatakan, hal ini penting untuk memastikan kesetaraan gender di semua bidang kehidupan masyarakat Kutim.

Menurutnya, saat ini, Kutim belum memiliki Perda Pengarusutamaan Gender. Padahal, Perda Pengarusutamaan Gender merupakan instrumen hukum yang penting untuk mewujudkan kesetaraan gender.

“Perda Pengarusutamaan Gender dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program yang berpihak pada perempuan dan kelompok rentan lainnya,” kata Asti Mazar Bulang.

Baca Juga :  KCE 2025, Event Nasional yang Mengangkat Potensi Kopi Lokal

Ia mengaku belum mengikuti rapat rancangan Perda Inisiatif ini, dikarenakan beberapa hari lalu dirinya diluar kota, namun ia menyampaikan akan terus mengawal, karena perda ini sangatlah penting dan prosesnya pun masih berjalan.

“Saya kemarin tidak mengikuti pengarusutamaan gender, karena saya kemarin berada di luar kota, tapi yang mengusulkan Perda Inisiatif tersebut dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, menyampaikan langsung kepada saya harus segera dibuatkan Perda, prosesnya masih berjalan,” jelasnya.

Perda Pengarusutamaan Gender dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan gender tersebut. Ia juga mengatakan, Perda Pengarusutamaan Gender dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program-program yang berpihak pada perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Menghadiri Peresmian Gedung SPKT di Polres Kutim

Selain itu, Perda Pengarusutamaan Gender juga dapat menjadi instrumen hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Untuk itu, Pemkab Kutim harus segera membuat Perda Pengarusutamaan Gender.

“Karena Perda Pengarusutamaan Gender dapat menjadi instrumen hukum yang penting untuk mewujudkan kesetaraan gender di Kutim,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Hukum - Kriminal

MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Advertorial

Meriahkan HUT ke-78 RI, Ketua DPRD Kukar Menggelar Lomba Layangan Aduan

Advertorial

Pemerintah Kecamatan Muara Jawa Siapkan Koordinasi Anggaran untuk Menjalankan Program RTKU Terbaik

Pemerintah

Pengelolaan Air di IKN Menjadi Perhatian Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur

Advertorial

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Semua Pihak Terlibat Mencegah Perundungan di Sekolah

Advertorial

Festival Film Dokumenter Pelajar, Upaya Disdikbud Kukar Gali Kreativitas dan Tanamkan Cinta Budaya Sejak Dini

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Usulkan Penertiban Baliho yang Mengganggu Keindahan Kota

Pemerintah

Gelar Patroli Gabungan, Bupati Kukar Pastikan Perayaan Natal dan Tahun Baru Berjalan Lancar