KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Jimmi memberikan tanggapannya terkait proyek yang mengalami hambatan di Jalan Soekarno Hatta. Pernyataan ini disampaikannya kepada rekan media setelah rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kutim pada Senin, (13 /05/ 2024).
“Tahun ini, pembayaran lahan di sekitar Jalan Soekarno Hatta masih menghadapi permasalahan besar. Terlihat bahwa pemerintah perlu melakukan pembenahan lebih lanjut terkait titik-titik yang akan dibangun, karena masih terdapat sengketa lahan yang belum terselesaikan,” ungkapnya.
Dia menyoroti bahwa meskipun beberapa aspek proyek telah diselesaikan, pembayaran lahan yang terhenti pada tahun 2025 menjadi penanda adanya hambatan serius dalam progres proyek tersebut.
“Meskipun sebagian besar persiapan proyek telah selesai, seperti konstruksi yang direncanakan untuk tahun 2025, namun pembayaran lahan yang terhenti merupakan indikasi bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi,” jelasnya.
Jimmi menekankan perlunya keterlibatan pemerintah dalam menangani sengketa lahan tersebut untuk memastikan kelancaran proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami berharap pemerintah dapat berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa lahan ini agar proyek dapat dilanjutkan tanpa hambatan lebih lanjut,” tambahnya.
Dia juga menyoroti urgensi dari proyek infrastruktur ini dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di daerah tersebut serta memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi penduduk setempat.
“Proyek ini memiliki peran penting dalam memajukan daerah kita. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama menyelesaikan masalah ini demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (adv/dprd/kutim)
