KUTAI TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan, menyampaikan perkembangan terbaru terkait usulan masyarakat yang dikumpulkan di tahun 2024. Menurutnya, dari total 177 usulan yang diajukan, 33 usulan ditolak, namun lebih dari 140 usulan telah diterima dan akan diimplementasikan.
“Punya saya 177 murni di 2025, nah yang kudengar tadi sama staf itu ada 33 usulan saya yang tidak diterima. Saya masih ada 140 lebih lagi yang akan diterima, yah saya kira ini masih cukup terwakili, masih banyak,” ujarnya belum lama, saat ditemui rekan media di DPRD Kutim.
Yan juga menjelaskan bahwa usulan-usulan yang diterima sangat bervariasi, mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, pertanian, perkebunan, serta kegiatan karang taruna dan lembaga-lembaga di desa-desa.
“Dari usulan 140 lebih yang diterima itu bervariasi, infrastruktur, pertanian, perkebunan, karang taruna, dan lembaga-lembaga. Setiap desa itu berbeda-beda,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dari sekian banyak usulan, yang dianggap paling mendesak adalah infrastruktur, terutama jalan usaha tani dan semenisasi di dalam desa. Dirinya menekankan bahwa hampir semua desa di dapilnya telah mengusulkan semenisasi dan telah diakomodir oleh Bapedda.
“Dari sekian usulan yang dianggap paling urgen adalah infrastruktur, ada di jalan usaha tani, ada juga semenisasi di dalam desa. Hampir semua desa di dapil saya mengusulkan dan sudah diakomodir oleh Bapedda,” katanya.
Namun, ia juga mencatat bahwa beberapa usulan terkait ternak tidak banyak diakomodir karena dianggap belum begitu mendesak. Ia berharap di masa mendatang, lebih banyak usulan masyarakat dapat diterima dan diimplementasikan.
“Kalau saya dengar ini, masalah yang paling banyak diakomodir itu terkait masalah ternak, karena dianggap belum begitu urgen,” tambahnya.
Pihaknya menegaskan bahwa di periode selanjutnya, ia akan terus turun ke lapangan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Ia tidak memiliki program pribadi karena menurutnya program yang ada adalah hasil dari aspirasi masyarakat.
“Di periode selanjutnya, saya tidak punya program. Program itu ada pada masyarakat. Kami hanya turun menemui dan mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat,” jelasnya. (adv/dprd/kutim)
